Bima Arya Sugiarto: Pimpin Daerah Kini Berat, Anggaran Ketat dan Tuntutan Efisiensi

Ringkasan Berita:

• Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai menjadi kepala daerah saat ini sangat berat karena tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi 
• Pemda harus mengelola anggaran sempit sambil tetap membayar gaji ASN serta memenuhi layanan dasar 
• Di saat bersamaan, berbagai program prioritas nasional menambah beban konsentrasi dan kerja daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa menjadi kepala daerah pada masa sekarang merupakan posisi yang sangat berat. 

Tekanan anggaran, tuntutan efisiensi, hingga tumpukan agenda prioritas nasional membuat kepala daerah berada dalam situasi yang tidak nyaman.

Hal itu disampaikan Bima Arya dalam acara Diseminasi Penelitian bertajuk Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Refleksi Kritis, Relasi Pusat-Daerah, dan Tantangan yang digelar CSIS di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

“Hari ini kepala daerah bukan berada di posisi yang nyaman. Bahkan, momen paling tidak enak menjadi kepala daerah adalah sekarang,” ujar Bima.

Bima menilai, kondisi fiskal daerah saat ini menjadi salah satu beban terberat.  Kepala daerah diminta melakukan efisiensi, sementara di saat yang sama harus menyesuaikan diri dengan pemotongan atau penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

“Banyak anggaran di daerah yang sebenarnya tidak masuk akal. Efisiensi ini adalah syok terapi. Tapi faktanya, sekarang kepala daerah sedang struggling mengelola keuangan daerah,” kata Bima.

Baca juga: Dorong Kesejahteraan Rakyat, Mendagri Ajak Kepala Daerah Manfaatkan Program Tiga Juta Rumah

Meski ruang fiskal makin sempit, Bima menyebut ada kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah tetap harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK.

"Tinggal bagaimana memastikan belanja yang compulsory, kebutuhan dasar, serta gaji ASN dan PPPK tetap tersalurkan. Itu yang sekarang jadi tekanan utama,” kata eks Wali Kota Bogor itu.

Tekanan kepala daerah juga datang dari banyaknya program prioritas nasional yang harus disukseskan di daerah. 

Menurut Bima, agenda perubahan iklim yang menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, harus bersaing dengan program-program yang dinilai lebih mendesak secara politik dan ekonomi.

“Koperasi Desa Merah Putih, MBG, dan Sekolah Rakyat, kepala daerah diminta fokus penuh ke sana,” ucap Bima.

Namun dia menegaskan, bukan berarti program prioritas tersebut menjadi penghambat. 

Dia menyebut perlu adanya ekosistem untuk setiap program membutuhkan konsentrasi besar yang tidak mudah dibagi oleh kepala daerah.

"Selama ekosistem masih dibangun. MBG oke, asal ekosistemnya dibangun. Kopdes oke, asal juga ekosistemnya dibangun," pungkas Bima.