Populer Nasional: Wacana Prabowo Tengahi Konflik AS-Iran Dikritik - 54 Perwira Polisi Dimutasi
Berikut ini sejumlah berita nasional populer di Tribunnews.com dalam 24 jam terakhir. Konflik AS-Iran menyedot atensi tokoh dalam negeri.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sejumlah berita nasional populer di Tribunnews.com dalam 24 jam terakhir, dirangkum Senin, 2 Maret 2026.
Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran mendapat berbagai respons di dalam negeri.
Satu di antaranya mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang mengkritik ide Presiden Prabowo Subianto menjadi penengah konflik Iran-AS.
Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) meminta pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS, Donald Trump, buntut serangan yang dilakukan bersama Israel ke wilayah Iran.
Informasi lainnya, Polri kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) tertanggal 27 Februari 2026.
Kabar lainnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut membantah usul inisiatif Revisi UU KPK.
1) Dino Patti Djalal: Ide Prabowo Terbang ke Teheran Jadi Penengah Konflik dengan AS Tak Realistis
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Dino Patti Djalal menanggapi kesediaan Presiden Prabowo Subianto sebagai penengah atau mediator konflik yang terjadi antara AS dengan Iran.
Menurutnya, wacana terbang ke Teheran untuk menjadi penengah dipandang tidak realistis.
"Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ungkapnya dalam video yang diunggah pada akun X pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu menilai, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga.
2) Hikmahanto Juwana: Sebaiknya Indonesia Keluar dari BoP
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Desakan ini disampaikan Hikmahanto merespons serangan gabungan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Hikmahanto menilai, keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif.
"Memang BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza," kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).