Perang Iran Vs AS-Israel, DPR Desak Pemerintah Hadir Beri Perlindungan Ribuan Jemaah Umrah

Ringkasan Berita:

• Maman Imanul Haq mendesak pemerintah dan KBRI di Timur Tengah segera mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di bandara akibat eskalasi konflik regional.
• Ia meminta koordinasi lintas kementerian (Kemlu, Kemenag, Kemenhub) untuk menyiapkan mitigasi konkret, seperti pengalihan rute penerbangan, penyediaan akomodasi sementara, logistik, serta pusat informasi resmi satu pintu agar keluarga mendapat kepastian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah untuk mengambil langkah darurat melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. 

Hal ini merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.

Maman menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. 

“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Kiai Maman di Jakarta kepada wartawan, Minggu (1/3/2026).

Legislator PKB ini meminta adanya koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.

“Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” kata dia.

Selain aspek teknis, Maman juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga di Indonesia.

Dia mengingatkan pemerintah aktif memberikan pembaruan (update) berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau hoaks yang beredar di media sosial.

“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” tambahnya.

Maman juga meminta seluruh jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI. 

Dia memastikan Komisi VIII akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam posisi aman. 

"Kami berharap jamaah umrah tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.

Diketahui, Israel melancarkan serangan ke Teheran, Iran, pada Sabtu (28/2/2026) pagi.