Dewan Perdamaian
MUI Hingga Guru Besar Desak Pemerintah Segera Keluar dari Board of Peace, Bagaimana Respons Prabowo?
Connie mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment)
Ringkasan Berita:
- Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP)
- MUI mempertanyakan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran
- Connie mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP), menyusul meningkatnya polemik terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.
Board of Peace (BoP) adalah sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya adalah untuk mendorong perdamaian di Gaza, khususnya terkait gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah pasca konflik.
Baca juga: Indonesia Masuk BoP, Strategi Jitu Prabowo untuk Redam Krisis Global
Desakan itu disampaikan secara terbuka melalui pernyataan sikap dan konferensi pers yang digelar di Jakarta, dengan alasan menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.
Para pengkritik menilai keberadaan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dan tidak selaras dengan komitmen konstitusional Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
Baca juga: Puluhan Ormas Teken Petisi: RI Diminta Evaluasi Perjanjian Dagang dengan AS dan Keluar dari BoP
Mereka juga mempertanyakan transparansi proses pengambilan keputusan pemerintah sebelum bergabung dengan forum internasional tersebut.
MUI Desak Pemerintah Segera Keluar dari Board Of Peace
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari anggota Board Of Peace (BoP) pasca serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Dalam keterangan yang tertuang dalam Tausyiah MUI tentang eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran Nomor:Kep-28/DP/-MUI/III/2026 itu, Ketua MUI Anwar Iskandar mempertanyakan niat Amerika yang membentuk badan perdamaian tersebut.
Anwar mempertanyakan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran.
"Untuk itu MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. Karena yang terjadi justru sebaliknya, Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan baik secara langsung maupun proksi," ucap Anwar dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Akibat keadaan ini, MUI kata Anwar juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk melakukan langkah-langkah maksimal guna menghentikan perang dan menghormati hukum internasional.
"MUI berkeyakinan bahwa perang hanya akan mendatangkan kemudharatan global," jelasnya.
Guru Besar Sarankan Indonesia Keluar dari BoP
Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya.
Ia berpendapat, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/prabowo-BoP-Charter-signed.jpg)