Hadapi Gejolak Global, Anggota DPR Minta Pertamina Perkuat Strategi Ketahanan Energi Nasional

Ringkasan Berita:

• Ketegangan geopolitik berdampak pada harga minyak.
• Risiko terhadap APBN dan ketahanan energi nasional.
• Langkah antisipatif yang disarankan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memicu gejolak harga minyak dunia. 

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bahkan memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu arteri utama perdagangan minyak global.

Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$70 per barel. 

Namun, dinamika global saat ini dinilai berpotensi mendorong harga melampaui asumsi tersebut dan menekan kondisi fiskal nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menilai situasi tersebut harus direspons dengan langkah antisipatif yang lebih kuat, khususnya oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang memegang peran sentral dalam pengadaan dan distribusi energi nasional. 

Dia menekankan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah, BBM, dan LPG yang nilainya mencapai sekitar US$15 miliar atau lebih dari Rp250 triliun per tahun menjadi faktor kerentanan tersendiri di tengah gejolak global.

Menurut Christiany, lonjakan harga minyak mentah di atas asumsi APBN berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi.

Proyeksi sejumlah analis global yang memperkirakan harga minyak bisa menyentuh kisaran US$80 hingga US$100 per barel dinilai perlu diantisipasi secara serius karena dapat berdampak pada tekanan terhadap APBN, pelemahan nilai tukar rupiah, serta peningkatan inflasi domestik.

“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” kata Christiany dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan stok dan distribusi energi, terutama menjelang periode Ramadan dan Idulfitri ketika konsumsi masyarakat cenderung meningkat. 

Penguatan cadangan operasional, perluasan sumber impor, serta optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri dipandang sebagai langkah strategis untuk meminimalkan risiko gangguan pasokan.

Christiany Eugenia Paruntu menegaskan komitmennya di Komisi VI DPR RI untuk terus mengawasi dan mengawal kebijakan ketahanan energi nasional. 

Dia berharap pemerintah bersama Pertamina dapat bekerja secara sinergis demi memastikan stabilitas pasokan dan harga energi tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak terdampak secara signifikan oleh dinamika geopolitik global dan tekanan ekonomi yang menyertainya.

Untuk diketahui Iran menutup Selat Hormuz untuk pelayaran internasional setelah serangan gabungan AS dan Israel. Penutupan selat yang menghubungkan Teluk Oman dan Teluk Persia ke Laut Arab tersebut diumumkan oleh Garda Revolusi Iran (IRGC). 

Penutup selat strategis tersebut membuat perusahaan minyak dan pedagang global menghentikan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, serta LNG.