Pengamat: Pemerintah Indonesia Tak Punya Kapasitas dan Cukup Modal Jadi Mediator Konflik AS dan Iran

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Indonesia tidak punya cukup kapasitas untuk menjadi 'penengah' dalam konflik Timur Tengah
• Presiden Prabowo seharusnya bisa menahan diri untuk memberikan pernyataan ke publik terkait konflik itu
• Iran menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki hari keempat serangan militer Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, Selasa (3/3/2026) belum terlihat tanda-tanda perang akan berhenti.

Iran masih melakukan serangan balasan dengan menargetkan pangkalan-pangkalan AS di negara-negara teluk.

Perang itu kini bahkan meluas ke Lebanon.

Rangkaian upaya mediasi terkait nuklir yang dilakukan Oman sebelum serangan terjadi, seolah kembali mentah akibat serangan AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu (28/2/2026).

Di sini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan lewat akun media sosial resminya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto siap mengambil peran untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut di hari yang sama.

Baca juga: Timur Tengah Membara, Kemlu Pastikan Tidak Ada Korban WNI Akibat Serangan AS-Israel ke Iran

Pertanyaannya, apakah Indonesia punya cukup kapasitas dan modal untuk melakukan mediasi tersebut?

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Andrea Abdul Rahman memandang pemerintah Indonesia tidak punya cukup kapasitas untuk menjadi "penengah" dalam konflik berdarah itu.

"Tidak bisa memediasi, karena kita tidak punya kapasitasnya. Beberapa hari lalu, Oman yang sudah gencar dan membangun kepercayaan dalam memediasi Iran-AS agar tidak terjadi eskalasi konflik, akhirnya gagal dalam proses kritikal tersebut," kata Andrea saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (3/3/2026).

Baca juga: Dampak Perang Iran vs AS-Israel, Ancaman PHK Besar-Besaran Mengintai Buruh di Indonesia

"Apalagi Indonesia yang belum punya rekam jejak mediator Timur Tengah khususnya konflik Iran-AS-Israel," lanjutnya.

Menurutnya, meski pemerintah punya modal untuk menjadi mediator, namun modal itu tidak cukup untuk konflik AS-Iran.

Andrea mengatakan, Presiden Prabowo seharusnya bisa menahan diri untuk memberikan pernyataan ke publik terkait konflik itu. 

"Kita punya modal namun tidak cukup untuk konflik ini. Presiden seharusnya menahan diri untuk tidak gegabah dalam memberikan pernyataan ke publik, melihat pengalaman ditolaknya tawaran Indonesia pada konflik Ukraina-Rusia, dan belum adanya rekam jejak membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik," ucapnya.

Sikap Iran

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengapresiasi niat pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator dalam perang yang tengah berkecamuk antara AS-Israel dengan Iran.

Namun, Iran menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat karena kekecewaan akibat serangan yang terjadi justru di tengah negosiasi nuklir tersebut tengah berlangsung.

Boroujerdi juga membuka pintu komunikasi dengan pemerintah Indonesia bila ingin melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak Iran.