Senin, 27 April 2026

Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Buntut Penghentian Operasional 1.000 Dapur MBG

MPP PKS Mulyanto meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina

"Di sisi lain, sistem pengawasan program harus dibangun secara transparan dan akuntabel. Standar sanitasi, kualitas gizi, serta penggunaan anggaran perlu diawasi secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta partisipasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dijaga," ucapnya.

Mulyanto menambahkan, dengan desain yang lebih desentralistik, partisipatif, dan transparan, program MBG tidak hanya akan berfungsi sebagai program bantuan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Sehingga dari awal rancangan fiskal, kelembagaan, maupun implementasinya tepat dan harmonis dengan dimensi pembangunan lainnya," pungkas Mulyanto.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 dapur MBG di Pulau Jawa sebagai bagian dari evaluasi terhadap standar operasional Program Makan Bergizi Gratis.

SPPG Pamekasan Pademawu Dihentikan Sementara

Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pademawu, Buddagan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

SPPG ini dihentikan sementara adanya laporan terkait ketidaksesuaian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa berupa lele yang masih mentah.

Kondisi tersebut memicu penolakan dari pihak sekolah terhadap makanan yang didistribusikan. 

Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian melakukan peninjauan setelah menerima laporan tersebut.

"Berdasarkan pertimbangan pimpinan BGN, permasalahan tersebut dinilai telah menghambat proses distribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, operasional SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan untuk sementara waktu dihentikan," kata Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dony menjelaskan, penghentian ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk evaluasi serta perbaikan dalam proses pengolahan dan penyajian makanan. 

Selama masa penghentian, pihak terkait akan melakukan pembinaan dan perbaikan sistem operasional.

"Operasional SPPG akan kembali dibuka setelah proses evaluasi, pembinaan, dan perbaikan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang. Pemerintah berharap perbaikan tersebut dapat memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada para siswa," ujarnya.

Menu Lele Mentah

Sebelumnya, viral video yang menampilkan menu MBG berupa lele mentah di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Senin (9/3/2026).

Ahli Gizi SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan, Fikri Kuttawakil, menjelaskan bahwa penggunaan lele marinasi dalam menu tersebut memiliki pertimbangan gizi dan ketahanan pangan.

"Kenapa kami menggunakan lele marinasi, pertama untuk mencegah berkurangnya gizi di lele itu dan menambah protein di hari itu. Dimarinasi, lele juga bisa bertahan sampai satu hari," jelas Fikri.

SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan diketahui melayani total 3.329 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTs, PAUD/TK, SLB, tenaga pendidik, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah tersebut.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved