Risang Rimbatmaja Ingatkan MBG Perlu Pengawasan Ketat Agar Tak Kehilangan Kepercayaan Publik

Ringkasan Berita:

• Peneliti Risang Rimbatmaja menilai perbedaan cara pandang antara masyarakat dan pemerintah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Menurutnya, publik menilai program berdasarkan ekspektasi, bukan statistik, sehingga insiden kecil bisa memicu reaksi besar
• Karena itu, pengawasan ketat oleh Badan Gizi Nasional terhadap dapur layanan MBG dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menghadapi tantangan dalam menjembatani harapan masyarakat dengan cara pemerintah mengelola program tersebut. 

Perbedaan cara pandang antara publik dan pengelola program dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

Peneliti dan praktisi komunikasi perubahan perilaku dari Yayasan Cipta, Risang Rimbatmaja, mengatakan respons masyarakat terhadap program publik sering kali tidak sama dengan cara pemerintah melihatnya secara statistik.

“Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil dari total porsi yang didistribusikan. Namun bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah bisa menjadi situasi yang menghebohkan,” ujar Risang, Jumat (13/3/2026).

Menurut Risang, masyarakat cenderung menilai program pemerintah berdasarkan ekspektasi, bukan semata-mata proporsi angka.

Ketika realitas di lapangan tidak sesuai dengan harapan tinggi terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas, respons publik bisa muncul dengan cepat.

Ia menyebut kondisi ini membuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sangat penting agar kualitas layanan program tetap terjaga.

“Ketika realitas meleset dari ekspektasi masyarakat, hal sekecil apa pun dapat memicu reaksi keras. Karena itu pengawasan tanpa kompromi menjadi sangat mutlak,” katanya.

Selain persoalan pengawasan operasional, Risang juga menilai tantangan program MBG tidak hanya terkait kebersihan makanan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang gizi.

Berdasarkan pengamatannya di sejumlah kota besar di Indonesia, literasi masyarakat mengenai konsep gizi seimbang masih tergolong rendah.

“Gizi seimbang memiliki dua pilar utama, yaitu keberagaman menu dan porsi. Namun pemahaman mengenai porsi yang ideal—yang membagi isi piring menjadi karbohidrat, lauk-pauk, sayur, dan buah secara proporsional—sering kali terabaikan,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Buntut Penghentian Operasional 1.000 Dapur MBG

Menurut Risang, kritik masyarakat terhadap menu MBG sering kali lebih berfokus pada jumlah makanan atau jenis lauk yang disajikan, bukan pada keseimbangan gizinya.

“Masyarakat biasanya tidak melihat keseimbangan gizi. Mereka lebih sering memprotes jumlahnya yang dinilai sedikit atau jenis lauknya apa. Padahal esensinya ada pada ragam makanan yang mewakili kebutuhan tubuh serta ketepatan porsinya,” tambahnya.

Risang juga menyoroti kondisi pola makan masyarakat Indonesia yang dinilainya masih memprihatinkan, terutama dalam konsumsi sayur dan buah.

“Data menunjukkan bahwa masyarakat yang cukup mengonsumsi sayur dan buah hanya sekitar enam persen. Artinya sebagian besar masyarakat kita masih kekurangan asupan tersebut,” katanya.