KPK Diminta Transparan Ungkap Mafia Cukai Rokok Ilegal

Ringkasan Berita:

• KPK didesak bersikap transparan dalam mengungkap mafia cukai rokok ilegal.
• Kejahatan mafia rokok mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar.
• Termasuk merusak tata kelola industri tembakau yang melibatkan petani.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP), Paijo Parikesit mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap transparan dalam mengungkap mafia cukai rokok ilegal di Jawa Timur.  

Menurut Paijo, kejahatan cukai rokok ilegal telah mengakibatkan merugikan negara dalam jumlah sangat besar karena hilangnya potensi penerimaan cukai dan pajak. 

Baca juga: Tetapkan Tersangka Baru, KPK Ungkap Modus Korupsi Pengurusan Cukai Rokok di Bea Cukai

Menurut Paijo, peredaran rokok ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak langsung terhadap keuangan negara serta tata kelola industri tembakau nasional.

“Perdagangan rokok ilegal merupakan kejahatan serius yang merugikan penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak. Selain itu, praktik ini juga merusak tata kelola industri tembakau yang seharusnya berjalan secara sehat dan adil. Karena itu, kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Paijo Parikesit kepada media, Sabtu (14/3/2026).

Baca juga: Kebijakan Penambahan Layer Cukai Rokok Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Menurutnya, maraknya peredaran rokok ilegal menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan praktik tersebut melibatkan jaringan yang lebih luas. Oleh karena itu, AMMP menilai proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, menyeluruh, serta tanpa tebang pilih.

AMMP juga mendesak agar KPK menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan secara transparan sehingga publik dapat memantau perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Kami meminta KPK membuka proses penanganan kasus ini secara transparan kepada publik. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, Paijo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum terhadap berbagai praktik yang merugikan negara, termasuk perdagangan rokok ilegal.

Baca juga: Kebijakan Penambahan Layer Cukai Rokok Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Sebelumnya, AMMP telah menyerahkan sejumlah nama pihak yang diduga terkait dengan praktik peredaran rokok ilegal kepada KPK untuk ditelusuri lebih lanjut, yang diduga melibatkan sejumlah pengusaha besar, antara lain Khairul Umam (Haji Her) dari Bawang Mas Group, Haji Mukmin – Perusahaan Rokok (PR) Bahagia, Sulaiman (PR Gudang Baru Berkah), Baidi (PR Baidi Jaya) serta Bambang (PR Rindang).

”Kami berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan perdagangan dan cukai rokok ilegal ini, khususnya di wilayah Jawa Timur,” pungkasnya.***