Forum Pimpinan MPR dan DPR 1999-2024 Bertemu dengan Menko Polkam Bahas Stabilitas Politik Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. 

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan Ketua DPR RI periode 2017-2019 Bambang Soesatyo menjelaskan pertemuan yang digelar di Parle Senayan, Minggu malam (15/3/26) kemarin, membahas berbagai isu krusial mulai dari situasi geopolitik global, stabilitas politik nasional, persoalan fiskal negara, hingga tantangan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. 

Diskusi berlangsung hangat dan kritis karena para tokoh yang hadir pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara dalam periode berbeda sejak era reformasi, sehingga pandangan yang muncul tidak sekadar refleksi masa lalu, melainkan juga tawaran solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini.

“Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara. Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan,” ujar Bamsoet saat membuka diskusi tersebut.

Pimpinan MPR dan DPR yang hadir antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari dan Achmad Dimyati Natakusumah. Hadir pula Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.

Dalam diskusi tersebut, para tokoh yang hadir menyoroti bahwa dinamika global saat ini semakin kompleks. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok membentuk ulang peta kekuatan Indo-Pasifik yang memiliki implikasi langsung bagi Indonesia.

Di saat bersamaan, kondisi fiskal nasional juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, mulai dari program pembangunan nasional hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir defisit anggaran negara terus berada di kisaran mendekati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto, sehingga pengelolaan fiskal yang hati-hati menjadi sangat penting.

"Kedepan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikan batas defisit anggaran menjadi diatas 3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menekan APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan agar berbagai persoalan rakyat dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi,” kata Setya Novanto.

Isu demokrasi dan sistem pemilu juga menjadi perhatian penting dalam pertemuan tersebut. Para peserta menilai bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi harus terus diperkuat melalui penyempurnaan regulasi pemilu serta peningkatan kualitas representasi politik di parlemen.

Berdasarkan data penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 81 persen, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Namun, sejumlah kritik publik terhadap mekanisme penyaluran aspirasi politik menunjukkan perlunya perbaikan sistem agar demokrasi semakin substantif.

“Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Agung Laksono.

Selain persoalan politik elektoral, forum juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah di tengah situasi nasional yang dinilai semakin kompleks. Para tokoh menilai bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami mengenai berbagai kebijakan negara. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan pemerintah yang sebenarnya baik seringkali disalahartikan dan memicu kegelisahan publik.

“Kondisi negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Pemerintah memerlukan figur yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik,” kata Marzuki Alie.

Para peserta forum juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas fungsi juru bicara presiden. Menurut mereka, di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika politik global, masyarakat memerlukan sumber informasi resmi yang mampu memberikan penjelasan secara cepat, terukur, dan menenangkan.