Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Melupakan Urusan Rakyat Paling Mendasar 

"Kemiskinan hampir selalu berjalan beriringan dengan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, peningkatan anggaran belum otomatis menghadirkan perubahan struktural dalam kehidupan rakyat," tuturnya.

Menurutnya, persoalan dari ini bukan semata pada besarnya anggaran, melainkan pada bagaimana anggaran itu dikelola. Dalam banyak kasus, politik anggaran terseret oleh kepentingan elite dan partai politik.

"Uang publik yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa sering kali berubah menjadi komoditas transaksi politik. Korupsi anggaran pun menjadi cerita berulang yang seolah tidak pernah benar-benar selesai," ujarnya.

Pieter Zulkifli mengatakan indikasi persoalan ini terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dirilis oleh Transparency International. Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik masih menjadi persoalan serius. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir nilainya cenderung stagnan, menandakan reformasi tata kelola pemerintahan berjalan lebih lambat dari harapan masyarakat," kata dia.

Regulasi baru

Dia mengatakan ironinya di tengah persoalan implementasi kebijakan itu, negara justru semakin rajin membuat undang-undang. Regulasi baru terus lahir dengan berbagai tujuan besar, seperti mempercepat investasi, memperbaiki birokrasi, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law. Namun pertanyaan mendasarnya ialah apakah banyaknya undang-undang benar-benar membuat negara bekerja lebih efektif.

"Dalam praktiknya, tidak sedikit regulasi yang berhenti sebagai teks hukum tanpa implementasi yang kuat. Negara terlihat produktif membuat aturan, tetapi tidak selalu konsisten menjalankannya. Paradoks ini juga tampak dalam sektor kesehatan," tutur dia.

Pieter Zulkifli mengungkapkan sejak 2016 pemerintah sebenarnya telah menetapkan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Namun, di berbagai daerah, layanan kesehatan dasar masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga medis yang tidak merata, dan akses masyarakat yang masih timpang.

Di tengah berbagai persoalan domestik itu, muncul pula paradoks lain dalam arah kepemimpinan nasional saat ini. Presiden Prabowo Subianto terlihat sangat aktif dalam berbagai isu global, mulai dari diplomasi konflik di Palestina hingga upaya memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS.

Menurut Pieter Zulkifli, secara diplomatik langkah-langkah ini tentu penting. Namun bagi banyak warga di dalam negeri, persoalan ekonomi sehari-hari justru terasa lebih mendesak.

Kontroversi bahkan muncul ketika pemerintah memutuskan bergabung dalam sebuah inisiatif internasional yang dikenal sebagai Board of Peace, yang disebut-sebut memerlukan komitmen iuran tahunan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih Rp 17 triliun.

Di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menuntut efisiensi di berbagai sektor, mulai dari penghematan anggaran hingga pengetatan belanja negara, keputusan tersebut menuai kritik dari sebagian kalangan masyarakat. 

Publik mempertanyakan prioritas negara, apakah sumber daya besar itu seharusnya tidak lebih dahulu diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.