Rabu, 22 April 2026

Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Melupakan Urusan Rakyat Paling Mendasar 

Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli menilai pemerintah sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.

Istimewa
KEBUTUHAN MENDASAR - Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli menilai pemerintah sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya. 

"Kesan yang muncul, negara seperti berjalan dengan auto pilot, sementara presiden lebih banyak menerima laporan-laporan indah dari para pembantu di sekelilingnya. Kepemimpinan terasa jauh dari denyut kehidupan rakyat. Padahal rakyat masih berjuang menghadapi harga kebutuhan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, dan layanan publik yang belum sepenuhnya memadai," imbuhnya. 

Pieter Zulkifli mengungkapkan setelah lebih dari 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, perhatian negara seharusnya lebih banyak diarahkan pada kehidupan rakyat sehari-hari. Presiden semestinya sibuk memeluk penderitaan rakyat, menyapa mereka dengan empati, bahkan dengan air mata dan kebajikan.

"Melihat lebih dekat kehidupan masyarakat dan berani bertanya langsung: “Apa yang harus saya kerjakan supaya kualitas pendidikan rakyat semakin baik? Apa yang harus saya lakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak dimonopoli oleh sekelompok dokter dengan mengabaikan keahlian dokter-dokter lainnya?" jelasnya.

Bagi dia, mencintai dan memperjuangkan kepentingan rakyat sendiri jauh lebih mulia daripada sibuk dengan berbagai kegiatan politik luar negeri yang pada akhirnya justru berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Kekecewaan publik semakin menguat ketika sejumlah program yang diklaim sebagai solusi ekonomi rakyat justru menuai kritik. Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih, misalnya, sejak awal dipromosikan sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, kritik bermunculan karena pengelolaan dan jaringan pelaksananya dinilai lebih banyak diisi kelompok yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Alih-alih menjadi gerakan ekonomi rakyat yang terbuka, program-program tersebut dikhawatirkan justru menjadi ruang distribusi proyek bagi kroni politik sekaligus sarana merangkul mantan lawan politik agar masuk dalam orbit kekuasaan.

"Padahal negara yang ingin maju harus berdiri di atas tiga fondasi utama: penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang adil. Tanpa tiga pilar ini, ambisi menjadi negara maju hanya akan menjadi slogan yang diulang setiap musim politik," ujarnya. 

Di tengah berbagai persoalan itu, kata dia, rakyat sebenarnya merindukan sesuatu yang sederhana, yaitu pemimpin yang hadir secara nyata. Pemimpin yang mau menyapa, turun langsung melihat kondisi masyarakat, dan mendengar keluhan rakyat hingga ke pelosok desa. Cara mencintai rakyat sesungguhnya tidak rumit, datangi mereka, dengarkan mereka, dan rasakan langsung kehidupan mereka.

"Indonesia sebenarnya tidak kekurangan gagasan besar. Yang sering kurang justru kesungguhan untuk menjalankan hal-hal sederhana secara konsisten: menegakkan hukum tanpa kompromi, mengelola pendidikan dengan serius, dan memastikan layanan kesehatan benar-benar melindungi rakyat," ucapnya.

"Jika hal-hal mendasar itu terus diabaikan, maka ironi republik ini akan terus berulang: negara tampak sibuk bekerja, tetapi rakyat tetap merasa ditinggalkan," tambahnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved