Anggota DPR Bambang Haryo Desak Penambahan Dermaga Lintasan Ketapang-Gilimanuk

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti krusialnya lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk sebagai lintasan terpadat dan strategis nasional.
• Persoalan antrean panjang akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele. 
• Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti krusialnya lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk sebagai lintasan terpadat dan strategis nasional.

Menurut Pemilik sapaan akrab BHS, persoalan antrean panjang akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele.

Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian.

Dikatakan BHS, pada masa arus mudik dan libur lebaran, terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni angkutan logistik. Apalagi lintasan ini juga menghubungkan Bali sebagai destinasi wisata andalan kelas dunia.

“Angkutan logistik selalu berdampingan dengan pertumbuhan pariwisata. Ketika pariwisata tumbuh, maka logistik juga pasti tumbuh. Ini membutuhkan antisipasi, sementara saat ini pertumbuhan jumlah trip kapal tidak meningkat karena adanya keterbatasan dermaga,” tutur BHS, di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (16/3/2026).

BHS menegaskan, kondisi tersebut harus segera direspons melalui penambahan infrastruktur dermaga.

"Ini sudah waktunya untuk segera membangun minimal dua unit dermaga. Sehingga, dermaga tersebut dapat menampung kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal. Dengan penambahan tersebut, kapal-kapal yang sebelumnya off atau tidak beroperasi, dapat dimanfaatkan untuk masuk ke dalam jadwal dan memperkuat kapasitas angkut, kurang lebih 30 persen. Hal ini menjadi langkah antisipasi jangka panjang, baik untuk pariwisata maupun penunjangnya, yaitu logistik," kata Legislator dari dapil Jawa Timur I itu.

Lebih lanjut, ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat ini mengatakan logistik di wilayah pariwisata harus bisa tercukupi, sehingga harga barang tidak mengalami kenaikan akibat daripada kelangkaan.

"Saat ini, hambatan berupa kemacetan yang bisa mencapai lebih dari 10 jam pada angkutan logistik berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan," imbuh BHS.

Di Negara seluruh dunia, sambung BHS, di saat musim liburan, angkutan logistiknya juga harus mengimbangi. Karena, dengan adanya peningkatan wilayah pasti kebutuhan logistiknya akan lebih besar, dan ini harus di antisipasi.

"Jangan sampai wisatawan domestik dan internasional, mendapatkan kelangkaan barang di wilayah pariwisata. Wilayah Pariwisata harus di manjakan dengan kecukupan logistik, makanan dan minum selama arus mudik dan libur lebaran," ujar BHS

Di sisi lain, lanjut alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya tersebut, untuk sementara waktu, operasional kapal dilakukan dengan pola nonjadwal sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah. Proses tiba, bongkar muat, hingga keberangkatan harus dipercepat dan perlu ditetapkan target standar waktu sesuai dengan ukuran kapal.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama periode libur.

"Kebutuhan barang, khususnya makanan-minuman pasti akan sangat meningkat seiring pertumbuhan pariwisata yang berbarengan dengan momentum mudik dan libur Lebaran, sehingga distribusi logistik harus benar-benar harus diantisipasi, agar tidak terjadi kelangkaan,” ucapnya.

Memperkuat Logistik, Jaga Stabilitas Harga

Menurut BHS, persoalan logistik tidak hanya berdampak pada wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga pelaku ekonomi, perdagangan, hingga Industri kecil dan Menengah.