BGN Sebut Siswa Harus ke Sekolah Ambil MBG Jika Belajar Daring Adalah Hoaks

Ringkasan Berita:

• BGN membantah isu siswa wajib datang mengambil MBG saat pembelajaran daring, menyebutnya hoaks yang beredar.
• Pemerintah belum menetapkan kebijakan belajar online, sementara Kemendikdasmen memastikan sekolah tetap berlangsung tatap muka.
• Masyarakat diimbau tidak terprovokasi informasi palsu, kebijakan resmi akan diumumkan melalui kanal pemerintah terpercaya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah isu yang menyebut siswa wajib datang ke sekolah mengambil jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) saat pembelajaran daring (online). 

Bantahan ini diperkuat dengan keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang resmi membatalkan rencana sekolah daring.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa narasi yang beredar di media sosial mengenai pemaksaan tersebut adalah informasi palsu atau hoaks. 

Menurutnya, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan kebijakan belajar jarak jauh bagi anak sekolah.

"Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah," kata Sony dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Sony mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi dari sumber yang tidak jelas. Ia memastikan bahwa setiap perubahan skema penyaluran MBG akan melalui kajian matang dan diumumkan lewat kanal resmi.

"Jika nantinya ada kebijakan baru, termasuk dalam situasi pembelajaran daring, tentu akan kami kaji secara matang dan diumumkan secara resmi," jelasnya.

Mendikdasmen RI, Abdul Mu'ti, sebelumnya mengonfirmasi bahwa kegiatan belajar mengajar di seluruh Indonesia tetap dilaksanakan secara tatap muka.

Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan penguatan karakter siswa yang sulit dicapai lewat metode daring.

"Sesuai hasil rapat lintas kementerian dan pernyataan pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen," ucap Abdul Mu'ti.