Malaysia Sudah Pangkas Kuota Subsidi BBM Buntut Konflik Iran vs AS, Indonesia Perlu?

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Malaysia telah mengumumkan kebijakan pemangkasan kuota BBM subsidi buntut konflik antara Iran vs AS dan Israel.
• Kebijakan itu mulai diterapkan pada 1 April 2026 mendatang. Namun, terkait harga, pemerintah Malaysia tidak menaikannya.
• Pengamat ekonomi CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Malaysia.
• Ia meminta agar anggaran subsidi BBM hingga LPG tidak dipangkas karena akan berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat menengah ke bawah.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Malaysia telah mengumumkan adanya pemangkasan kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) buntut konflik di Timur Tengah.

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2026 mendatang.

Dikutip dari The Star, Anwar mengatakan BBM subsidi jenis RON 95 akan dikurangi kuotanya menjadi 200 liter per bulan untuk tiap orang.

Sebelumnya, kuota RON 95 ditetapkan oleh pemerintah sebesar 300 liter per bulan.

Namun, harga BBM RON 95 tidak berubah yakni tetap dibanderol 1,99 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp8.423 per liternya.

"Semua negara, terutama negara-negara tetangga, menaikkan harga minyak, tetapi Malaysia memutuskan untuk mempertahankan harga minyak Budi95 di RM1,99. Kami tahu bahwa ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan kami juga harus mengambil beberapa langkah tambahan," ungkap Anwar pada Kamis (26/3/2026).

Baca juga: IEA Desak Kurangi BBM dan LPG, DEN: Indonesia Sudah Punya Strategi, Tinggal Eksekusi

Berkaca dari kebijakan tersebut, apakah perlu pemerintah Indonesia menirunya?

Tak Perlu, Subsidi Energi Harus Dijaga

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pemerintah Indonesia tidak perlu untuk meniru langkah Malaysia terkait kebijakan subsidi BBM buntut konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, langkah bijak yang bisa dilakukan pemerintah yakni perlunya pemangkasan anggaran di sektor lain yang dianggap tidak mendesak.

Dia mengatakan pemerintah dan DPR perlu untuk membicarakan terkait APBN Perubahan.

"Belum perlu naikkan harga BBM dan LPG. Subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikkan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu."

"Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR. Ada pos belanja yang belum urgent (mendesak) bisa dipangkas," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/3/2026).

Bhima ketika pemerintah justru mengotak-atik subsidi BBM seperti merubah kuota maupun memangkas anggarannya, maka masyarakat menengah ke bawah dinilainya tidak akan siap.

Dia mengatakan akan ada efek domino yang dirasakan masyarakat jika pemerintah melakukan pemangkasan kuota maupun subsidi BBM.

"Efeknya bisa downward spiral ke pelemahan daya beli, kemiskinan naik, PHK massal. (Kebijakan pemangkasan subsidi BBM) terlalu berisiko," tuturnya.

Baca juga: Krisis BBM, Bensin Setara Pertalite di Thailand Tembus Rp 21ribu per Liter

Selain perubahan anggaran belanja, Bhima mengusulkan agar pemerintah bisa membuat kebijakan pengurangan konsumsi BBM lewat subsidi dan menggratiskan transportasi publik.

Adapun kebijakan ini pernah dilakukan pemerintah Spanyol pada tahun 2022.

Dikutip dari Euronews, kebijakan tersebut dibuat pemerintah Spanyol karena kala itu masyarakat mengalami krisis dalam biaya hidup.

Selanjutnya, Bhima juga meminta pemerintah untuk mempercepat transisi energi terbarukan demi menghadapi krisis BBM buntut konflik di Timur Tengah.

"Porsi energi fosilnya harus turun. Ini momentum untuk gantikan fosil dengan energi yang lebih tahan guncangan," katanya.

Bahlil Sebut Pemerintah Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pembatasan pembelian BBM layaknya sepert di Malaysia.

Dia menegasakan pemerintah kini terus berupaya untuk menjaga pasokan dan stablitasi harag BBM di tengah konflik Timur Tengah.

Ia menjamin bahwa pemerintah belum mau menerapkan pembatasan kuota atau hingga memangkas subsidi BBM.

"Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan (harga) untuk (BBM) subsidi. Masih tetap sama," ujar Bahlil di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil agar tetap terlindungi. 

Baca juga: Pertamina: Tidak Ada Kenaikan Harga BBM di Indonesia, Jangan Panic Buying!

Bahlil mengatakan keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan rakyat. 

"Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada kami, bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan," ucapnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, termasuk potensi konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan. 

Evaluasi kebijakan, sambungnya, akan dilakukan secara dinamis mengikuti perkembangan global yang terus mengalami perubahan.

"Dinamika ini kan kita akan ikuti. Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear," kata Bahlil.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)