Ancaman Krisis Energi
Setjen MPR RI Terapkan Pembatasan Jam Kerja Hingga WFH Bagi Pegawai Mulai Besok
Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menerapkan kebijakan penghematan menyikapi ancaman krisis energi buntut konflik Timur Tengah.
Hal serupa dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan mulai melaksanakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan mulai Jumat (3/4/2026).
"Kita akan berlakukan WFH itu hari Jumat mulai minggu besok," kata Indra kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/3/2026).
Indra mengungkapkan alasan pemilihan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH bagi para pegawai Setjen DPR.
Menurut dia, pada hari tersebut biasanya tidak ada kegiatan persidangan yang padat karena merupakan hari fraksi.
"Jika di masa sidang itu sebenarnya enggak ada masalah karena masa sidang tuh Jumat tuh hari fraksi. Jadi enggak ada kegiatan persidangan sebenarnya. Nanti Senin itu akan kita sosialisasikan dulu," ujar Indra.
Indra menegaskan bahwa aturan WFH satu hari sepekan tersebut hanya berlaku untuk seluruh pegawai di bawah sistem dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sementara itu, untuk Anggota DPR RI, Indra menyebut hal tersebut merupakan wilayah politik yang keputusannya berada di tangan masing-masing fraksi.
"Kalau dewan kan berbeda tentu wilayah politik. Kalau wilayah politik tentu nanti keputusannya adalah keputusan fraksi-fraksi yang memutuskannya. Kalau kita kan di sistem dukungan di sekretariat jenderalnya," ungkapnya.
Kebijakan WFH diambil pemerintah sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pelaksana-tugas-Plt-Sekretaris-Jenderal-MPR-Siti-Fauziah.jpg)