Waketum Golkar Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet: Itu Kewenangan Mutlak Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto 
• Ia meminta publik tak berspekulasi karena presiden paling memahami kebutuhan kabinet di tengah dinamika global 
• Menurutnya, kinerja kabinet masih stabil dan respons pemerintah dinilai adaptif

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo.

Doli meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan karena Presiden Prabowo yang paling memahami kebutuhan kabinet di tengah situasi geopolitik internasional saat ini.

"Kalau namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu loh," ujar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/4/2026).

Menurut Doli, Presiden Prabowo memiliki penilaian tersendiri mengenai dampak situasi global terhadap kondisi dalam negeri sebelum mengambil langkah strategis.

Baca juga: Nasib Karir Politik Ditentukan di Pilpres 2029, Anies Diminta Berduet dengan Kaesang Lawan Prabowo

"Nah tentu beliau yang paling bisa menilai ya. Apakah situasi apapun yang dihadapi termasuk situasi geopolitik internasional sekarang ini apakah punya dampak terhadap Indonesia sehingga memang harus kemudian diambil langkah-langkah termasuk soal reshuffle," lanjutnya.

Hingga saat ini, kata dia, Golkar menilai kinerja kabinet masih dalam kondisi stabil, terutama dalam menjaga harga komoditas penting di tengah krisis dunia.

"Misalnya, kalau di tempat negara atau negara-negara lain, harga BBM sudah naik, kita tidak, gitu ya. Terus kemudian stok BBM kita sampai hari ini pemerintah menyatakan masih aman," tegasnya.

Ia juga meningatkan bahwa pemerintah sejauh ini sudah mengambil langkah antisipasi yang cepat agar situasi global tidak membebani masyarakat secara ekonomi.

"Pak Prabowo dan kabinetnya sejauh ini memang sudah mengambil langkah antisipasi dan kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang apa namanya, cepat bisa menyesuaikan situasi," ungkapnya.

Terkait desas-desus kapan reshuffle akan dilakukan, Doli kembali mengingatkan bahwa otoritas penuh berada di tangan Prabowo selaku kepala negara, bukan pada partai politik.

"Kalaupun nih, becandaannya nih, becandaannya ya, kalau saya bilang hari ini mau reshuffle, kalau Pak Presiden bilang enggak, kan, ya karena itu kewenangan penuh Pak Presiden. Kira-kira gitu," tutupnya.