Tito Karnavian Ingatkan Daerah Tetap Waspada Meski Inflasi Turun ke 3,48 Persen

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan angka inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, ia meminta agar pemerintah daerah (Pemda) tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya.

Baca juga: Sapa Warga Desa Sekumur, Tito Karnavian Dengarkan Curhat Penyintas Bencana

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.

“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri Tito Paparkan Data Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana: Tunjukkan Perbaikan

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.

“Kepala daerah agar menggelar rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sumber tekanan inflasi umumnya berasal dari tiga faktor utama. Yang pertama adalah keterbatasan pasokan, kedua lonjakan permintaan, atau juga hambatan distribusi.

Maka itu, Pemda diharapkan responsif dalam mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah cepat, termasuk berkoordinasi dengan distributor maupun melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, yang masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah meskipun mulai menunjukkan tren penurunan.

“Daging ayam ras sudah terjadi penurunan tapi masih cukup tinggi di 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah tapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan,” pungkasnya. (*)