DPR Sentil Pigai soal Nasib Nenek Saudah: Di Mana Keberadaan Kementerian HAM?
Di tengah pamer prestasi "Kualitas Tinggi" dari Ombudsman, Menteri Pigai dicecar DPR soal nasib Nenek Saudah yang masih diintimidasi.
Tantangan Pengakuan Kinerja dari Legislator Sumbar
Arisal menyentil bahwa narasi HAM di media sosial sering kali lebih banyak digunakan untuk kepentingan penguasa ketimbang membela rakyat yang terusir dari tanah kelahirannya.
Sebagai wakil rakyat dari dapil kejadian, Arisal menantang Pigai untuk membuktikan predikat "Kualitas Tinggi" tersebut melalui aksi nyata perlindungan di lapangan.
"Memang saya lihat di catatannya ada, tapi di dapil saya, Ibu Saudah itu masih diintimidasi. Kalau Kementerian HAM ikut hadir di dalam kasus ini, baru saya akui HAM itu ada di Indonesia," tegas Arisal.
Konfrontasi ini menjadi penegasan bahwa di tangan Pigai, HAM diharapkan tak lagi sekadar urusan hukum yang kaku atau piagam penghargaan administratif.
Bagi parlemen, tolok ukur kesuksesan sejati tetaplah rasa aman dan keadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil seperti Nenek Saudah di akar rumput.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Natalius-Pigai-Menteri-HAM-rapat-Komisi-XIII-DPR-RI-Parlemen.jpg)