BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir Tahun, DPR Soroti Pentingnya Pengawasan Agar Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Nurdin Halid menilai subsidi BBM harus tepat sasaran agar tidak membebani fiskal negara.
• Kebijakan tidak menaikkan harga BBM dinilai menjaga stabilitas ekonomi, daya beli, dan biaya produksi.
• Pemerintah diminta memperkuat pengawasan distribusi agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid, menanggapi kabar kepastian pemerintah yang tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hingga akhir tahun 2026.

Nurdin menegaskan bahwa efektivitas kebijakan subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kedisiplinan dalam penggunaannya.

Tanpa pengawasan yang optimal, beban fiskal negara berpotensi meningkat dan mengurangi ruang kebijakan pemerintah ke depan.

“Subsidi harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Ini adalah instrumen perlindungan sosial, bukan untuk disalahgunakan,” kata Nurdin kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Nurdin mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi kebocoran, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Dia menekankan bahwa konsistensi kebijakan dan tata kelola yang baik akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jaga Stabilitas Ekonomi

Nurdin menilai, kepastian pemerintah untuk tidak menaikkan BBM subsidi pada tahun 2026 menjadi sinyal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. 

Menurutnya, kebijakan tersebut mampu meredam gejolak biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjut Nurdin, kepastian tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

"Stabilitas harga energi menjadi kunci dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” katanya.

Nurdin Halid menilai kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, tetapi juga memberikan perlindungan bagi UMKM yang rentan terhadap fluktuasi biaya input. 

Dengan terkendalinya harga BBM, tekanan biaya dapat diminimalkan, sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk mempertahankan margin usaha dan menjaga keberlangsungan operasional. 

Di sisi lain, stabilitas harga energi juga berkontribusi dalam menahan tekanan inflasi dan menjaga konsumsi domestik tetap kuat.

Momentum Perkuat Industri Nasional