Kantor Kementerian Transmigrasi Tutup Pintu Gerbang di Hari Pertama WFH Bagi ASN

Menurutnya, WFH diberlakukan terbatas kepada sejumlah ASN di lingkungan Kementeriannya. Dia mengatakan pimpinan Kementerian tetap diminta masuk untuk melakukan rapat terbatas.

"Semuanya WFH, kecuali misal pimpinan-pimpinan yang tetep ada agenda rapat/pertemuan," kata salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Sari mengatakan seluruh ASN yang bekerja di rumah tetap diminta untuk absen secara online.

Mereka diminta bekerja memakai laptop dengan pengawasan atasan masing-masing.

"Iya pakai laptop. Ada absen online semua. Ada aplikasinya," ucapnya.

Kendati berstatus bekerja dari rumah, Sari mengatakan seluruh ASN tetap diminta stand by jika ada pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan di kantor.

Akses ini dinilai terbatas sesuai instruksi atasan masing-masing.

"Jadi posisinya stand by tergantung divisi masing-masing," pungkasnya.

Melalui surat edaran

Pemerintah menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah selama satu hari dalam satu pekan, yakni hari Jumat, bagi aparatur sipil negara (ASN) di pusat dan daerah.

Kebijakan tersebut sebagai bagian dari adaptasi atas kondisi geopolitik global yang telah mengganggu rantai pasok energi.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH tersebut diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Dengan adanya WFH, diharapkan terjadi perubahan sistem kerja pemerintah menjadi lebih berbasis digital.

“Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital kemudian,” katanya.

Selain WFH, kata Airlangga, pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, terkecuali untuk mobil dinas operasional dan kendaraan listrik.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penggunaan transportasi publik lebih maksimal.

Pemerintah juga melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.

Pemerintah juga mengimbau agar jumlah hari serta ruas jalan untuk car free day ditambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.