Demo Pra-Mayday di Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Cabut Omnibus Law dan Hapus Outsourcing

Tayang: Kamis, 16 April 2026 09:14 WIB

Editor: Endra Kurniawan

Demo Pra-Mayday di Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Cabut Omnibus Law dan Hapus Outsourcing

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

DEMO BURUH - Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pada Kamis (16/4/2026), demo Pra-Mayday digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, tuntut cabut omnibus law.

Baca Selanjutnya:

Anggota Komisi III DPR: Penyerahan Denda Rp10,2 Triliun Bukti Keberhasilan Satgas PKH

“Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan,” imbau Erlyn.

UNJUK RASA BURUH - Massa buruh dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Buruh menuntut THR dibayar tepat waktu dan tanpa potongan, menolak impor 105 ribu mobil dari India, dan mendesak penghapusan outsourcing/ Danang Triatmojo — UNJUK RASA BURUH - Massa buruh dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Buruh menuntut THR dibayar tepat waktu dan tanpa potongan, menolak impor 105 ribu mobil dari India, dan mendesak penghapusan outsourcing. (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Isi Tuntutan Buruh dalam Demo Pra-Mayday

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, turut menjelaskan aksi turun ke jalan oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi ke jalan, sebagai rangkaian demonstrasi Pra-Mayday.

Hal tersebut, bertujuan untuk menyuarakan aspirasi kelas pekerja menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026.

Nantinya, massa buruh akan berkumpul di kawasan Senayan sejak pagi dengan membawa sejumlah tuntutan.

"Hari ini, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan turun ke jalan, memadati area depan pintu utama Gedung DPR RI."

"Ini adalah aksi Pra-Mayday untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat bahwa perjuangan kelas pekerja belum selesai dan kami tidak akan pernah diam," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis.

Adapun fokus utama tuntutan buruh terkait regulasi ketenagakerjaan yang dinilai merugikan dan menekan kesejahteraan kaum pekerja di Indonesia.

Dikutip dari Kompas.com, Said mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law klaster ketenagakerjaan.

Said mengatakan, aturan ini melegalkan outsourcing seumur hidup dan melanggengkan rezim upah murah.

Ia juga menyoroti fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan status kerja yang tidak memberikan jaminan masa depan buruh.

Selain itu, Said menyebut, pihaknya menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing yang tidak memberikan kepastian masa depan, perlindungan kesehatan, maupun jaminan hari tua bagi para buruh.

"Negara tidak boleh lepas tangan membiarkan buruh diperas tenaganya tanpa ada kepastian status," tegasnya.

Demo Dikawal Ketat

Meski demo digelar, Said memastikan, aksi Pra-Mayday ini akan dikawal ketat oleh satuan tugas serikat pekerja agar berjalan lancar.

"Aksi hari ini akan berlangsung damai, tertib, dan sepenuhnya berada di dalam koridor hukum. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya," ungkap Presiden Partai Buruh tersebut.

Diperkirakan, akan ada sekitar 3.000 hingga 5.000 buruh yang akan hadir menyuarakan aspirasinya hari ini.

Pihak KSPI dan Partai Buruh pun memohon maaf kepada pengguna jalan, jika aksi Pra-Mayday menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan di sekitar kawasan Senayan.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunBekasi.com, Kompas.com)