Gus Ipul Dorong Kepala Desa Perkuat Akurasi Data: Langkah untuk Mengentaskan Rantai Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri kegiatan Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Desa, Pendamping Desa, Operator Desa, dan Koordinator PKH di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.

Terdapat 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, 106 operator data desa, serta 144 tenaga pendamping Desa Berdaya Transformatif yang hadir pada kegiatan ini. Turut hadir Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala BPS NTB Wahyudin.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul mengajak kepala desa, pendamping PKH, operator data desa, hingga pendamping Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersama-sama memperkuat akurasi data sebagai langkah awal memperbaiki ketepatan program pengentasan kemiskinan.

Gus Ipul menegaskan bahwa perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan, namun harus ditopang oleh data yang akurat.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Dorong Pemkot Tasikmalaya Percepat Bangun Sekolah Rakyat Permanen

“Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan kita. Ketika perencanaan kita baik, perencanaan kita akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan bahwa saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari desa hingga pusat, memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran data agar semakin tepat sasaran.

Menurutnya, posisi kepala desa menjadi sangat strategis karena menjadi sumber awal dari keseluruhan data yang digunakan pemerintah.

“Nasib saya ini bergantung kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan data yang akurat, maka BPS akan mengelola data itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program,” katanya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi kepala desa yang tidak mengetahui kondisi warganya, termasuk siapa saja yang menerima bantuan sosial.

“Tidak boleh kepala desa tidak tahu data tentang warganya. Wajib tahu,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Gus Ipul secara terbuka mengakui adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Ia menyebut sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) masih terindikasi tidak sesuai sasaran, sehingga perlu diperbaiki melalui pembenahan data.

“Kalau datanya lengkap, bansosnya tepat sasaran. Maka ini harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Lebih jauh, Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga harus terus berlanjut dengan mendorong perubahan kondisi keluarga secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan.

Menurut Gus Ipul, contohnya bisa dilihat dari bantuan sosial seperti PKH dan sembako, yang berfungsi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, yang kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan agar penghasilan meningkat, serta intervensi jangka panjang melalui pendidikan agar anak-anak dari keluarga miskin tidak mewarisi kemiskinan keluarganya.

Baca juga: Gus Ipul Apresiasi BPS, Pemutakhiran DTSEN Kini Lebih Cepat dan Bansos Lebih Tepat

Dalam konteks tersebut, Gus Ipul menyinggung Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem, tetapi juga mendorong perubahan kondisi keluarganya secara menyeluruh.