Usai JK, Giliran Penyebar Pertama Video Ceramah Eks Wapres Dilaporkan Pemuka Agama di Makassar

Ringkasan Berita:

• Pemuka agama di Makassar, Sulsel, yang tergabung dalam kelompok Anti Provokator Nasional melaporkan penyebar pertama potongan video ceramah JK yang dianggap telah menistakan agama.
• Ketua kelompok, Muchtar Daeng Lau, menganggap penyebar tersebut sebagai provokator karena potongan video itu mengakibatkan adanya framing negatif terhadap JK.
• Dia mengatakan JK merupakan tokoh yang cinta perdamaian dan kesatuan. Adapun pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat.

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa pemuka agama di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berencana melaporkan penyebar pertama kali video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang diduga bermuatan penistaan agama.

Pemuka agama yang tergabung dalam kelompok Anti Provokator Nasional itu diketuai oleh mantan Ketua Umum Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel, Muchtar Daeng Lau.

Sementara, para pelapor di antaranya adalah Ketua Muhammadiyah Makassar, Muhammad Said Abdul Shamad dan eks anggota Front Pembela Islam (FPI) Sulsel, Habib Husein.

Muchtar mengatakan pelaporan terhadap penyebar pertama video tersebut perlu ditempuh karena telah terjadi framing negatif terhadap JK.

Menurutnya, video yang tidak utuh terkait ceramah JK berakibat munculnya provokasi di tengah masyarakat.

Dia menegaskan JK merupakan tokoh yang berpikiran untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan.

“Kita tahu bersama bahwa sosok Pak JK bukanlah tokoh sembarangan, beliau terlibat langsung dalam mendamaikan konflik baik di Ambon, Poso, ataupun di Aceh,” kata Muchtar saat konferensi pers di Warkop Pojok, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (17/4/2026), dikutip dari Tribun Timur.

Pada kesempatan yang sama, Shamad mengatakan pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca juga: Juru Bicara Jusuf Kalla Apresiasi Menteri HAM Natalius Pigai: JK Tidak Diskreditkan Agama Lain

Dia menegaskan penyebar pertama kali video potongan ceramah JK itu telah melanggar hukum.

“Tim ini akan mengadakan upaya hukum terhadap orang yang pertama-tama melakukan postingan ini dan menyebarkannya karena ini merupakan tindakan melanggar hukum,” ujarnya.

Dalam pernyataan resmi kelompok tersebut, ada tujuh tuntutan yang disampaikan terkait kasus ini yaitu:

• Mengutuk keras orang pertama yang memposting video JK sehingga menimbulkan polemik dan ketidaknyamanan berkepanjangan.
• Memberi dukungan dan penghargaan kepada JK atas kontribusi dan pengalamannya menjaga persatuan bangsa, termasuk menyelesaikan konflik sosial keagamaan skala nasional maupun internasional.
• Menegaskan istilah “mati syahid” merupakan narasi penyederhanaan perspektif dalam Islam, bukan tafsir agama lain.
• Menyatakan apa yang dikatakan JK adalah deskripsi realitas sosial masa lalu, bukan representasi ajaran agama tertentu secara normatif.
• Mengimbau masyarakat menahan diri, menghindari framing sepihak, dan memahami konteks secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarumat beragama.
• Mengajak masyarakat Indonesia menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan keragaman.
• Menegaskan tuduhan penistaan agama dan kriminalisasi terhadap JK tidak tepat, tidak berdasar, dan sangat berlebihan.

JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Sebelumnya, JK telah dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik serta sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama melalui ceramahnya yang viral pada Minggu (12/4/2026).

Dalam pelaporan tersebut, JK dianggap telah melakukan pelanggaran Pasal 300, Pasal 301, Pasal 263, Pasal 264, dan atau Pasal 243 KUHP.

Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pelaporan dilakukan demi menghindari polemik yang berlarut-larut di masyarakat buntut video JK.

“Kami datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kami mewakili sekitar 19 lembaga yang sebelumnya telah berkumpul dan sepakat membawa persoalan ini ke ranah hukum,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Baca juga: Rismon Yakin Video Tuduh JK Terlibat Kasus Ijazah Jokowi Hasil AI: Saya Korban

Saat melaporkan, Sahat mengatakan pihaknya turut membawa barang bukti berupa potongan video ceramah JK yang beredar di media sosial.

“Dengan menempuh jalur hukum, kami berharap persoalan ini tidak terus menjadi polemik di ruang publik,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, juga mengatakan pelaporan dilakukan pihaknya semata-mata demi meredam situasi yang meluas di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa ajaran Kristen dan Katolik tidak membenarkan kekerasan, serta berharap persoalan ini dapat segera disikapi secara bijak.

“Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK dapat memberikan klarifikasi terbuka, termasuk permintaan maaf, agar suasana kembali kondusif,” kata Stefanus.

Jubir JK: Video Ceramah Dipotong, Narasi Jadi Melenceng

Sementara, juru bicara, Husain Abdullah mengklarifikasi terkait video ceramah JK yang viral di media sosial saat menjadi penceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu tersebut.

Dia menyebut bahwa video yang viral itu telah dipotong dan membuat narasinya melenceng dari substansi yang disampaikan JK.

Husain menegaskan JK menyampaikan pesan perdamaian dengan mengambil contoh Konflik di Poso dan Ambon yang terjadi saat lampau.

"Inti pesan yg disampaikan Pak JK saat ceramah di UGM 5/3 adalah semacam pembelajaran  bagaimana mendamaikan dua pihak yang bertikai," ungkapnya saat dikonfirmasi Senin (13/4/2026).

Husain mengatakan bahwaJK menjelaskan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon atau realitas sosiologis saat terjadi konflik. 

"Jadi bukan pendapat pribadi Pak JK, realitasnya saat itu, kedua pihak yang berkonflik (Islam dan Kristen) menggunakan jargon agama untuk saling membunuh," tuturnya.

Baca juga: Roy Suryo Dukung Jusuf Kalla Desak Jokowi untuk Tunjukkan Ijazah, Siap Jadi Saksi atau Ahli untuk JK

Dia mengatakan pemahaman mereka baik yg Islam maupun yang Kristen jika membunuh lawan atau terbunuh akan masuk surga. 

Sehingga, Husain mengungkapkan konflik Poso dan Ambon disebut konflik bernuansa SARA yang sulit dihentikan dan mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa

"2000 orang tewas di Poso, sedangkan di Ambon mencapai 5000 orang tewas," katanya.

Untuk mengatasinya, dia mengatakan JK saat ceramah di UGM bahwa pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan lantaran keduanya telah melakukan kekeliruan menyimpang dari ajaran agama. 

"Maka Pak JK mengatakan Anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh bukan masuk surga karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian," terang Husain.

Ia menegaskan apa yang disampaikan Jusuf Kalla bukan pendapat pribadi tetapi realitas sosial saat itu yang berkembang diantara mereka yang saling berkonflik. 

"Pak JK menyampaikan lesson learned mengisahkan pendekatan yang ia lakukan ketika hendak mendamaikan pihak yang bertikai di Poso maupun di Ambon, dengan terlebih dahulu mengubah paradigma yang memotivasi mereka saat berkonflik," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reynas Abdila)(Tribun Timur/Muslimin Emba)