Alasan KPK Usulkan Jabatan Ketua Umum Parpol Cukup Dua Periode: Pencegahan Korupsi

Khozin merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 194/PUU-XXIII/2025 yang telah menolak permohonan pembatasan masa jabatan ketum parpol. 

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik harus dimaknai sebagai manifestasi kebebasan berserikat, di mana pengaturan internal mutlak diserahkan pada asas musyawarah yang tertuang dalam AD/ART masing-masing partai.

Adapun rekomendasi masa jabatan ini merupakan bagian dari Kajian Tata Kelola Partai Politik yang dirilis melalui Lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 oleh Direktorat Monitoring. 

Selain struktur kepemimpinan, KPK juga mendesak perombakan sistem kaderisasi menjadi berjenjang, yakni anggota muda, madya, dan utama, yang nantinya menjadi syarat mutlak bagi pencalonan pejabat publik maupun wakil rakyat. 

Di sektor pendanaan, lembaga antirasuah ini juga meminta penghapusan sumbangan dari badan usaha demi menghindari konflik kepentingan, serta mewajibkan audit tahunan oleh akuntan publik.