Kritik Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Emrus Nilai Qodari dan Hasan Nasbi Belum Tepat

“Tim komunikasi pemerintah seharusnya mengajak dialog pihak yang mengkritik, bukan sekadar bertahan atau menyerang,” tegasnya.

Emrus memperingatkan bahwa komposisi ini berpotensi membuat upaya perbaikan komunikasi publik pemerintah sulit terwujud.

Ia menilai tanpa pendekatan dialogis, komunikasi pemerintah justru berisiko tetap konfrontatif dan tidak efektif dalam membangun kepercayaan publik.

“Saya melihat akan sulit bagi pemerintah memperbaiki pengelolaan komunikasi publik jika pendekatannya masih seperti ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Emrus juga menyarankan agar penempatan pejabat mempertimbangkan kesesuaian latar belakang keilmuan.

Ia menilai Qodari lebih tepat ditempatkan di bidang ketenagakerjaan atau pemerintahan dalam negeri, sementara Hasan Nasbi dinilai lebih relevan di posisi yang berkaitan dengan politik pemerintahan.

“Harusnya posisi komunikasi diisi oleh mereka yang memang ahli komunikasi, dari sisi akademik maupun praktik,” paparnya.

Rombak Kabinet

Presiden Prabowo resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). 

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya penguatan konsolidasi politik dan efektivitas kinerja birokrasi di tengah tantangan pemerintahan yang kian dinamis.

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden menunjuk M. Qodari yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dudung Abdurachman juga menempati posisi strategis di lingkungan lembaga kepresidenan tersebut menggantikan M. Qodari.

Di jajaran kementerian, tokoh aktivis Jumhur Hidayat dipercaya mengemban amanah baru sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo berlangsung dengan khidmat.

Di bawah naungan kitab suci, para pejabat baru tersebut menyatakan komitmennya untuk setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Kehadiran sejumlah menteri koordinator dan pimpinan lembaga tinggi negara dalam seremoni ini menegaskan dukungan penuh terhadap perubahan formasi kabinet tersebut.