Benny Rhamdani: Bimteknas DPRD Hanura di Pontianak Perkuat Kapasitas dan Konsolidasi Partai

Ringkasan Berita:

• Partai Hanura akan menggelar Bimteknas bagi seluruh anggota DPRD dari Fraksi Hanura pada 1-3 Mei 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat.
• Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.
• Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura akan menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) bagi seluruh anggota DPRD dari Fraksi Hanura pada 1-3 Mei 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani menegaskan pemilihan lokasi di luar Jakarta merupakan bentuk komitmen partai terhadap penguatan daerah. 

Menurut Benny, Hanura secara konsisten menyelenggarakan Bimteknas di berbagai daerah.

“Di tengah banyak agenda nasional yang dipusatkan di Jakarta, Hanura justru memilih daerah sebagai pusat kegiatan. Ini adalah komitmen kami untuk mendorong daerah berdaya sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” kata Benny dalam konferensi pers di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (30/4/2026). 

Benny menjelaskan, Bimteknas kali ini juga menjadi ajang konsolidasi internal partai. Sebab, Hanura akan menghadapi agenda verifikasi faktual partai dan persiapan menuju kontestasi demokrasi 2029. 

Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi pemilu, tetapi juga kapasitas intelektual. Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat,” tegas eks Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu. 

Ia juga mengingatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah dapat berdampak serius terhadap arah pembangunan. Karenanya, peningkatan kapasitas melalui Bimteknas menjadi agenda rutin yang strategis bagi Hanura.

“Anggota DPRD Hanura harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah,” sebut Benny.

Di kesempatan sama, Ketua Steering Committee (SC) Bimteknas Hanura, Hildi Hamid menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai, kebijakan efisiensi telah mempersempit ruang fiskal daerah. Sehingga erpotensi mengganggu pelaksanaan otonomi daerah.

Hildi menyebut bahkan ada sejumlah daerah yang mulai merasakan penurunan kewenangan dalam mengelola pembangunan. "Ada daerah yang merasa sekarang ini bukan lagi otonomi daerah karena tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran,” ucap Hildi.

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Kayong Utara yang proporsi belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD. Namun, menurutnya, kondisi tersebut bukan semata karena besarnya belanja pegawai, melainkan karena keterbatasan total anggaran daerah.

"Ini bukan karena belanjanya yang besar, tetapi karena APBD-nya yang kecil, sehingga proporsinya menjadi tinggi,” jelasnya.

Hildi juga mengungkapkan di sejumlah kabupaten di Kalbar terdapat kebijakan penghematan yang berdampak langsung pada DPRD. 

Termasuk tidak terakomodasinya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dalam anggaran daerah.

“Bahkan ada daerah yang tidak lagi mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD karena alasan efisiensi belanja,” ujarnya.