May Day 2026 di Monas dan Kejutan dari Presiden Prabowo untuk Buruh

Lebih lanjut, Qodari juga memastikan negara akan hadir sebagai pelindung pekerja, sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja. 

Kata dia, jelang Hari Buruh, pemerintah merasakan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terutama buruh di masa yang tidak menentu saat ini.

Kata dia beragam ancaman menerpa kaum buruh mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi.

"Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja," katanya.

Menurut Qodari, kesejahteraan pekerja dan kesehatan dunia usaha bukan lah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu tujuan yang sama.

Atas hal itu, Prabowo diyakini akan mendengar seluruh keluhan dari kaum buruh tersebut pada momen May Day nantinya.

"Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta," tandas Qodari.

11 Tuntutan Buruh di May Day 2026

Said Iqbal menyatakan, dalam aksi tersebut ratusan ribu buruh tidak akan membawa tangan kosong. Setidaknya akan ada 11 tuntutan yang dibawa mereka untuk disampaikan kepada pemerintah.

"Ada 11 isu atau 11 harapan yang ingin disampaikan oleh KSPI yang didukung oleh partai buruh di dalam perayaan may day ini kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal.

Adapun beberapa poin dari 11 tuntutan tersebut kata Said Iqbal sudah turut disampaikan pihaknya saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (28/4/2026).

"11 isu yang kami sampaikan walaupun tidak berurutan ya tapi disampaikan oleh beberapa kawan karena hadir di dalam pertemuan dengan bapak Presiden Prabowo," kata dia.

Berikut adalah 11 poin tuntutan yang akan disampaikan oleh para buruh dalam momen May Day mendatang:

Pertama, para buruh meminta agar pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Kedua, para buruh meminta agar pemerintah segera menghapus sistem kerja outsourcing, dan tolak upah murah (HOSTUM).

"HOS Hapus Outsourcing, TUM Tolak Upah Murah," tegas Said Iqbal.

Ketiga, para buruh menyoroti soal dampak perang antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran yang berpotensi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia.

Mereka meminta kepada pemerintah untuk fokus terhadap isu tersebut dan menghindari terjadinya PHK massal.

"Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang masih terus berkecamuk sehingga ancaman PHK besar-besaran akan terjadi dalam 3 bulan ke depan dan seperti yang kami sampaikan 10 perusahaan sudah berancang-ancang yang menjadi anggota KSPI akan melakukan PHK bila perang terus berkecamuk," ucap Said Iqbal.

Keempat, isu yang dibawa oleh buruh yakni reformasi pajak.

"Kami meminta pendapatan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta dari Rp 4,5 juta kemudian pajak THR jaminan hari tua, pesangon dan pajak jaminan pensiun dihapus," tegas dia.

Kelima, para buruh juga meminta sahkan RUU perampasan aset demi tegaknya anti korupsi.

Keenam, dalam situasi ini para buruh juga kata Said Iqbal, menyampaikan akan adanya ancaman PHK di industri TPT tekstil dan produk turunannya serta industri nikel. 

"Jadi kami minta selamatkan industri TPT dan nikel," tutur dia.

Ketujuh, para buruh juga memandang terjadinya ancaman PHK di industri semen, sebab sekarang over supply di industri semen itu over supply.

"Jadi itu kami ingin menyampaikan harapan stop atau moratorium industri semen karena sudah over supply," tegas Said Iqbal.

Kedelapan, KSPI meminta ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 190 tentang anti kekerasan kepada pekerja perempuan di tempat kerja.

Kesembilan, KSPI kata Said Iqbal turut memperjuangkan pemotongan tarif ojek online atau ojol sebesar 10 persen bukan 20 persen seperti apa yang selalu dituntut oleh driver ojol.

Kesepuluh, tuntutan mereka yakni meminta pemerintah merevisi undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih berkeadilan pada buruh.

Terakhir, para buruh meminta agar status guru dan tenaga honorer yang dikenal dengan P3K paruh waktu menjadi ASN. 

"Tidak ada lagi P3K yang paruh waktu, semua harus penuh waktu," tukas dia

(tribun network/thf/Tribunnews.com)