Prabowo Bantah Dirinya Anti Pasar Bebas: Orang Miskin Disuruh Bersaing Pemodal Besar Tidak Bisa

Ringkasan Berita:

• Prabowo membantah anggapan dirinya anti pasar bebas dan menegaskan memahami mekanisme ekonomi tersebut.
• Ia menilai pasar bebas perlu intervensi negara agar tidak merugikan masyarakat kecil dan miskin.
• Prabowo menekankan ekonomi Pancasila berbasis keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat lemah Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa dirinya anti terhadap mekanisme pasar bebas dalam sistem perekonomian. 

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026) pagi.

Prabowo meluruskan pandangannya mengenai sistem ekonomi global tersebut. Ia menyatakan paham dengan mekanisme pasar bebas, namun tetap perlunya intervensi negara karena sistem tersebut sangat rentan diselewengkan dan merugikan masyarakat kecil.

"Sekali lagi tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas, saya tidak anti mekanisme pasar bebas. Hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan," ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, mantan menteri pertahanan itu menyoroti ketimpangan yang terjadi jika persaingan dilepas begitu saja tanpa adanya pembelaan dari pemerintah. 

Menurutnya, sangat tidak adil jika masyarakat miskin dipaksa bertarung secara bebas melawan para pemilik modal yang memiliki kekuatan finansial besar.

"Orang, orang miskin suruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar, suruh bersaing ya enggak bisa. Ndak mungkin itu," kata Prabowo.

Oleh karena itu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah harus menerapkan langkah keberpihakan yang nyata. 

Baca juga: Sistem Proporsional Terbuka Menghadirkan Praktek Pasar Bebas dan Individualis

Dijelaskan Prabowo, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila wajib menjalankan aksi afirmatif demi melindungi warga negara yang berada di posisi ekonomi terlemah.

"Di sini negara kekeluargaan, di sini negara Pancasila. Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?" ucapnya.

Prabowo menambahkan, konsep perekonomian Indonesia sejatinya harus mengedepankan asas kekeluargaan, di mana kelompok yang kuat menarik kelompok yang lemah. Sistem ekonomi riil ini dirancang agar seluruh rakyat dapat merasakan manfaat dari kekayaan alam nasional secara merata.

"Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya, dan saya yakin, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan bangkit," pungkasnya.