MTI Minta Penutupan Pelintasan Sebidang Dilakukan Bertahap dan Terukur, Ingat Dampaknya

Tayang: Minggu, 17 Mei 2026 16:38 WIB

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha

Editor: Nuryanti

MTI Minta Penutupan Pelintasan Sebidang Dilakukan Bertahap dan Terukur, Ingat Dampaknya

Tribunnews/Jeprima

PERLINTASAN - Sejumlah pengendara melintasi jalur perlintasan Kereta Api tanpa palang pintu di kawasan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (2/5/2026). Perlintasan tanpa palang pintu masih menjadi ancaman nyata, di tengah tingginya mobilitas masyarakat yang melintas setiap hari. Tragedi kecelakaan KRL di Bekasi Timur menjadi sorotan serius terhadap keselamatan perlintasan sebidang yang hingga kini masih minim pengamanan khususnya di Pulau Jawa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api sebidang di Pulau Jawa yang belum dilengkapi sistem pengaman memadai. Upaya perbaikan pun direncanakan melalui pembangunan pos jaga serta infrastruktur pendukung seperti flyover, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp4 triliun. Tribunnews/Jeprima

Djoko juga menyoroti aspek layanan publik, khususnya akses kendaraan darurat dan distribusi logistik ke kawasan permukiman.

Ia mengingatkan ambulans maupun kendaraan pemadam kebakaran berpotensi kehilangan waktu tempuh apabila akses pelintasan ditutup tanpa jalur alternatif yang efisien.

Selain tantangan teknis, Djoko menilai resistensi masyarakat juga menjadi persoalan yang perlu diantisipasi pemerintah dan operator kereta.

Menurut dia, penolakan warga berpotensi muncul apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan penutupan pelintasan.

Kondisi itu bahkan dapat memicu munculnya pelintasan liar baru maupun perusakan pagar pembatas rel demi membuka akses jalan pintas.

Data PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat terdapat 429 pelintasan sebidang di wilayah operasional Daop 1 yang mencakup Jabodetabek hingga Merak dan Cikampek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 titik atau sekitar 33 persen masih berstatus tidak terjaga.

Sementara itu, insiden kendaraan menemper kereta api tercatat fluktuatif dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2023 terjadi 55 insiden, turun menjadi 49 kasus pada 2024, lalu kembali meningkat menjadi 54 kejadian sepanjang 2025.

Adapun hingga 1 Mei 2026, tercatat sudah terjadi 24 kasus kendaraan menemper kereta api.

Djoko menilai pemerintah perlu memastikan anggaran keselamatan transportasi tidak menjadi sasaran pemangkasan karena berkaitan langsung dengan keselamatan publik.

Ia juga meminta penutupan pelintasan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat dan kesiapan infrastruktur pengganti.

“Menutup pelintasan bukan sekadar memasang pagar, tetapi juga menata ulang konektivitas warga tanpa mematikan ruang hidup masyarakat,” katanya.

Desakan Dewan

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Lasarus, mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan tersebut yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan.

Menurutnya, Komisi V DPR RI telah bertahun-tahun mengingatkan pemerintah melalui Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyelesaikan darurat perlintasan sebidang.