Pengamat Nilai Kualitas Pemimpin Menjadi Faktor Penting Kemajuan Negara

Ringkasan Berita:

• Kehancuran sebuah bangsa disebut sering kali dipicu dari kekuasaan yang kehilangan akal sehat dan nurani
• Banyak negara kini justru menghadapi ancaman paling serius dari dalam dirinya sendiri, seperti lahirnya pemimpin yang miskin kapasitas, tetapi rakus kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehancuran sebuah bangsa disebut sering kali bukan dipicu bencana alam, melainkan lahir dari kekuasaan yang kehilangan akal sehat dan nurani.

Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik, Dr. Pieter C Zulkifli, SH., MH., saat mengulas bagaimana kombinasi antara kebodohan, ambisi kekuasaan, dan lemahnya integritas dapat menjadi awal dari keruntuhan sebuah bangsa, termasuk ancamannya terhadap demokrasi dan masa depan Indonesia.

Dia bahkan menyebut di tengah dunia yang semakin gaduh oleh krisis ekonomi, polarisasi politik, dan merosotnya kualitas demokrasi, banyak negara kini justru menghadapi ancaman paling serius dari dalam dirinya sendiri, seperti lahirnya pemimpin yang miskin kapasitas, tetapi rakus kekuasaan.

"Gempa bumi dapat merobohkan bangunan dalam hitungan detik. Banjir bisa melumpuhkan kota hanya dalam semalam. Pandemi pernah membuat dunia nyaris berhenti bernapas. Namun sejarah manusia membuktikan, bangsa-bangsa besar sering kali mampu bangkit dari bencana alam," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Bagi dia, yang jauh lebih sulit dipulihkan justru kerusakan yang lahir dari tangan pemimpin bodoh dan haus kuasa. Dia mengatakan ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan elite yang bodoh dan jahat.

"Pernyataan ini sangat relevan untuk merefleksikan betapa pentingnya kualitas kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kebijakan yang lahir dari pemimpin buruk atau tidak kompeten dapat membawa dampak destruktif jangka panjang bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat," katanya.

Pieter Zulkifli menyatakan kebodohan dalam kepemimpinan bukan sekadar rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya kemampuan teknis.

Kebodohan politik lahir ketika seorang pemimpin gagal memahami realitas rakyat, menolak kritik, memusuhi akal sehat, dan lebih sibuk menjaga citra ketimbang menyelesaikan persoalan.

Situasi menjadi jauh lebih berbahaya ketika kebodohan itu berpadu dengan kerakusan kekuasaan. Di titik itulah negara mulai bergerak menuju kemunduran.

Dia lantas mengutip filsuf Yunani, Plato, pernah mengingatkan, 'The penalty good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men', di mana hukuman bagi orang-orang baik yang abai terhadap urusan publik adalah dipimpin oleh orang-orang jahat.

"Kalimat itu terasa relevan di banyak negara, termasuk Indonesia, ketika politik lebih dipenuhi pencitraan daripada gagasan, lebih sibuk mengelola loyalitas ketimbang meritokrasi," katanya.

Menurutnya, pemimpin yang haus kuasa biasanya tidak nyaman dengan kritik. Mereka cenderung membangun lingkaran penjilat, memelihara propaganda, dan menjadikan hukum sebagai alat melindungi kepentingan politik.

Dalam kondisi seperti itu, demokrasi memang masih tampak hidup secara prosedural, tetapi sesungguhnya kehilangan jiwa. Dampak sistemiknya bahkan sangat nyata.

"Kebijakan yang salah arah atau koruptif dapat merusak perekonomian, memperlebar jurang ketimpangan sosial, dan melumpuhkan pelayanan publik. Krisis kepercayaan pun muncul ketika pemimpin lalai dan kehilangan integritas. Pada akhirnya, rakyat menjadi apatis, masyarakat terbelah, dan negara kehilangan legitimasi moral di mata publik," jelasnya.

Dia mengatakan sejarah dunia dipenuhi contoh tentang kehancuran yang dimulai dari kepemimpinan buruk. Krisis ekonomi, perang saudara, kelaparan massal, hingga runtuhnya institusi negara hampir selalu berakar pada kombinasi antara ketidakmampuan dan kerakusan elite politik.