Anggota DPR Usul Bangun 1.000 Bioskop Desa, Formappi: Usulan Paling Aneh dan Asal

Ringkasan Berita:

• Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) nilai usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa sebagai usulan paling aneh yang pernah muncul di DPR periode ini.
• Usulan tersebut cenderung "ngasal", tidak matang, dan tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
• Meskipun alasan yang disampaikan tampak mulia, untuk membantu rumah produksi (PH) kecil di daerah, ia mencurigai adanya niat tersembunyi di balik proyek tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa sebagai usulan paling aneh yang pernah muncul di DPR periode ini.

Lucius menganggap usulan tersebut cenderung "ngasal", tidak matang, dan tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.

Menurut Lucius, meskipun alasan yang disampaikan tampak mulia, yakni untuk membantu rumah produksi (PH) kecil di daerah, ia mencurigai adanya niat tersembunyi di balik proyek tersebut.

"Akan tetapi alasan yang nampak mulia itu seringkali menyembunyikan maksud lain. Program MBG misalnya datang dengan tujuan mulia mau meningkatkan gizi. Akan tetapi perencanaan, sasaran program ini, tata kelolanya sejak awal tak dipikirkan secara matang," kata Lucius saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut, eksekusi yang kerap bermasalah cenderung membuat publik menduga bahwa tujuan mulia di awal hanya semacam bungkusan tersembunyi dari niat mengerjakan proyek segelintir orang.

"Saya khawatir usulan 1.000 layar bioskop ini juga seperti itu. Usulannya ngasal, tidak matang dan dibalut alasan mulia untuk membantu PH-PH kecil," ujar Lucius.

Baca juga: Curhat ke DPR, Girry Pratama Resah Filmnya Sulit Dapat Jadwal Tayang di Bioskop

Lucius juga menyoroti relevansi pembangunan layar fisik di tengah masifnya kemajuan teknologi digital. 

Menurutnya, platform digital saat ini sudah memungkinkan karya film menjangkau penonton global tanpa terbatas ruang fisik.

Dari sisi ekonomi, Lucius mengingatkan bahwa negara saat ini sedang melakukan penghematan massal untuk mendanai program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta program lainnya.

"Dengan dua program ini saja, anggaran negara sudah keteteran. Lha bagaimana bisa ngusulin sesuatu yang sifatnya jumbo di tengah keterbatasan anggaran pemerintah?" tanya dia.

Diberitakan sebelumnya, usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN 2027 mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Senayan, Rabu (20/5/2026).

Usulan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang. 

Baca juga: Film Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan Resmi Menguras Air Mata di Bioskop

Mulanya, Rahmawati menyoroti sulitnya rumah produksi (production house/PH) kecil dan menengah menembus jaringan bioskop nasional. 

Menurutnya, dominasi PH besar membuat film-film lokal yang mengangkat budaya daerah kesulitan mendapatkan ruang tayang yang layak.