Anggota DPR Usul Bangun 1.000 Bioskop Desa, Formappi: Usulan Paling Aneh dan Asal

Ringkasan Berita:

• Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) nilai usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa sebagai usulan paling aneh yang pernah muncul di DPR periode ini.
• Usulan tersebut cenderung "ngasal", tidak matang, dan tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
• Meskipun alasan yang disampaikan tampak mulia, untuk membantu rumah produksi (PH) kecil di daerah, ia mencurigai adanya niat tersembunyi di balik proyek tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa sebagai usulan paling aneh yang pernah muncul di DPR periode ini.

Lucius menganggap usulan tersebut cenderung "ngasal", tidak matang, dan tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.

Menurut Lucius, meskipun alasan yang disampaikan tampak mulia, yakni untuk membantu rumah produksi (PH) kecil di daerah, ia mencurigai adanya niat tersembunyi di balik proyek tersebut.

"Akan tetapi alasan yang nampak mulia itu seringkali menyembunyikan maksud lain. Program MBG misalnya datang dengan tujuan mulia mau meningkatkan gizi. Akan tetapi perencanaan, sasaran program ini, tata kelolanya sejak awal tak dipikirkan secara matang," kata Lucius saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut, eksekusi yang kerap bermasalah cenderung membuat publik menduga bahwa tujuan mulia di awal hanya semacam bungkusan tersembunyi dari niat mengerjakan proyek segelintir orang.

"Saya khawatir usulan 1.000 layar bioskop ini juga seperti itu. Usulannya ngasal, tidak matang dan dibalut alasan mulia untuk membantu PH-PH kecil," ujar Lucius.

Baca juga: Curhat ke DPR, Girry Pratama Resah Filmnya Sulit Dapat Jadwal Tayang di Bioskop

Lucius juga menyoroti relevansi pembangunan layar fisik di tengah masifnya kemajuan teknologi digital. 

Menurutnya, platform digital saat ini sudah memungkinkan karya film menjangkau penonton global tanpa terbatas ruang fisik.

Dari sisi ekonomi, Lucius mengingatkan bahwa negara saat ini sedang melakukan penghematan massal untuk mendanai program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta program lainnya.

"Dengan dua program ini saja, anggaran negara sudah keteteran. Lha bagaimana bisa ngusulin sesuatu yang sifatnya jumbo di tengah keterbatasan anggaran pemerintah?" tanya dia.

Diberitakan sebelumnya, usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN 2027 mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Senayan, Rabu (20/5/2026).

Usulan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang. 

Baca juga: Film Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan Resmi Menguras Air Mata di Bioskop

Mulanya, Rahmawati menyoroti sulitnya rumah produksi (production house/PH) kecil dan menengah menembus jaringan bioskop nasional. 

Menurutnya, dominasi PH besar membuat film-film lokal yang mengangkat budaya daerah kesulitan mendapatkan ruang tayang yang layak.

Ia mengaku prihatin mendengar curahan hati para pelaku perfilman daerah, khususnya dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saya juga cukup miris mendengar tadi para PH kecil curhat. Saya sedih juga karena ini juga dari dapil saya, terutama daerah tertinggal 3T, juga kerap menyampaikan aspirasi seperti itu,” kata Rahmawati.

Menurut dia, banyak sineas lokal memiliki kreativitas tinggi dan mampu menghasilkan film bertema budaya maupun kearifan lokal. 

Namun, keterbatasan akses terhadap jaringan bioskop membuat karya mereka sulit berkembang.

“Mereka mengatakan adanya monopoli PH besar sehingga anak-anak lokal yang punya kreativitas baik, yang membuat film tentang kearifan lokal dan budaya, agak tersendat. Karena masih terbatasnya akses production house berskala kecil dan menengah untuk mendapatkan ruang penayangan di bioskop nasional,” ujarnya.

Rahmawati kemudian mencontohkan antusiasme masyarakat terhadap film daerah saat penayangan film “Uang Panai” di Tarakan, Kalimantan Utara. Menurutnya, tingginya minat penonton tidak diimbangi dengan jumlah layar yang memadai.

“Saya ini bukan pemain film Pak Ketua, tapi penonton. Saya wajib nonton tiap minggu, mesti dua kali,” ujarnya.

“Kemarin ada penayangan film di Tarakan, Kalimantan Utara, film ‘Uang Panai’. Bayangkan di sana kebanyakan masyarakatnya orang Sulawesi, orang Bugis, dan mereka menonton sampai berkali-kali hanya karena studio diberikan hanya beberapa tempat sehingga terbatas,” lanjutnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat masa tayang film daerah cepat berakhir meski permintaan penonton masih tinggi.

“Hak tayangnya kemudian berhenti. Padahal masyarakat masih ingin menonton, tapi filmnya sudah selesai tayang,” ucap Rahmawati.

Karena itu, Rahmawati mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memperkuat ekosistem perfilman daerah. Salah satu usulannya adalah penerbitan aturan mengenai kuota minimal layar bioskop bagi film nasional dan daerah.

“Nah bagaimana ini dari kementerian, saran saja Pak, terbitkan peraturan menteri tentang standar minimal 100 layar dalam tiga bulan atau perluas skala aktif lima film per tahun,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta adanya dukungan fiskal bagi PH kecil dan menengah, termasuk pembangunan 1.000 bioskop desa melalui APBN 2027.

“Kepada Kementerian Keuangan, mungkin lintas mitra, siapkan insentif fiskal untuk PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ucapnya.

Rahmawati menegaskan, penguatan perfilman daerah penting agar industri kreatif tumbuh merata dan tidak hanya terpusat di kota besar.

“PH kecil itu sekarang hidup segan mati tak mau istilahnya. Padahal mesin baru pertumbuhan ekonomi selalu dimulai dari daerah,” katanya.

Ia berharap negara hadir menciptakan keadilan distribusi bagi film-film lokal agar mampu bersaing di negeri sendiri.

“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tapi negara harus hadir memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli, dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif sesuai amanat Asta Cita Presiden Prabowo,” tandasnya.