Elite Golkar Idrus Marham Soroti Peran BUMN untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Partai Golkar menilai BUMN penting menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah isu krisis seperti 1998.
• Idrus Marham menyebut BUMN menjadi instrumen negara untuk menjaga harga, energi, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.
• Mukhamad Misbakhun menilai ekonomi Indonesia masih solid dengan cadangan devisa kuat, perbankan sehat, dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah munculnya narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang krisis ekonomi seperti tahun 1998.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menegaskan negara harus hadir secara aktif melalui BUMN sebagai instrumen intervensi ekonomi untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

“BUMN jangan dipandang sekadar entitas bisnis. BUMN adalah alat negara untuk menjaga stabilitas harga, mendistribusikan energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan rakyat mendapat akses pembangunan secara merata,” kata Idrus dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Menurut Idrus, kritik terhadap proyek strategis nasional dan keterlibatan BUMN dalam pembangunan lahir dari cara pandang ekonomi yang terlalu berorientasi pada mekanisme pasar bebas dan keuntungan jangka pendek. 

Padahal, banyak proyek strategis yang membutuhkan investasi besar dan masa pengembalian panjang sehingga tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada swasta.

Menurutnya, negara tidak boleh menyerahkan seluruh pengelolaan ekonomi kepada mekanisme pasar karena berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Kalau semuanya dilepas ke pasar, maka yang kuat akan semakin menguasai. Negara harus hadir menjadi penyeimbang agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” ucapnya.

Idrus juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki fondasi ekonomi dan ideologi yang berbeda dibanding negara-negara yang menganut sistem liberal murni. 

Menurutnya, Pancasila menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial masyarakat.

“Ideologi Pancasila itu bukan Liberalisme dan bukan Sosialisme. Pancasila adalah Ideologi Wasathiyah- jalan tengah. Di satu sisi mengakui hak-hak individual, tetapi di sisi lain juga mengakui hak komunitas dan kepentingan sosial masyarakat," ucapnya.

Idrus pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan tidak terus menerus membangun narasi pesimisme terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Kritik boleh, bahkan penting dalam demokrasi. Prabowo sama sekali tidak anti kritik. Tapi kritik harus menghadirkan sikap optimisme, solusi dan semangat persatuan. Jangan sampai rakyat dibuat semakin cemas menghadapi keadaan,” kata Idrus.

Pandangan Idrus turut diperkuat Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun. 

Dia menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid dan berbeda jauh dibanding situasi menjelang krisis 1998.

Misbakhun menyoroti cadangan devisa yang masih kuat, rasio utang pemerintah yang terjaga, serta kondisi sektor perbankan nasional yang dinilai jauh lebih sehat dibanding masa krisis dua dekade lalu.