Kamis, 4 Juni 2026

Bursa Karbon Meluncur 1 Juli, Menteri LH Pastikan Masyarakat Adat dan Lokal Dapat Benefit Langsung

Bursa karbon nasional ditarget meluncur 1 Juli 2026. Menteri LH pastikan masyarakat adat dan lokal mendapat manfaat langsung

Tayang:
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PERDAGANGAN BURSA KARBON - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Jumat (22/5/2026). Jumhur Hidayat menargetkan peluncuran infrastruktur perdagangan bursa karbon nasional dapat direalisasikan mulai 1 Juli 2026 mendatang 
Ringkasan Berita:
  • Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat menargetkan bursa karbon nasional mulai berjalan 1 Juli 2026 
  • Ia menegaskan perdagangan karbon harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat adat dan lokal penjaga kawasan konservasi 
  • Pemerintah juga melibatkan enam kementerian dan menggandeng Gen Z untuk memperkuat gerakan lingkungan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat menargetkan peluncuran infrastruktur perdagangan bursa karbon nasional dapat direalisasikan mulai 1 Juli 2026 mendatang.

Jumhur menegaskan, tujuan utama dari perdagangan karbon (carbon trading) ini bukan sekadar aktivitas transaksi keuangan layaknya pasar modal biasa, melainkan untuk memberikan kesejahteraan langsung bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang menjaga ekosistem hutan tersebut.

"Kita berharap 1 Juli, itu sudah ada semacam bursa karbon itu. Tapi tetap saya ingin memastikan dulu bahwa, oh ya silakan aja orang berdagang karbon, berbisnis karbon, kredit, itu silakan, tapi tetap saya ingin yang utama adalah komunitas di mana orang hidup di wilayah yang dikonservasi itu mendapatkan benefit langsung," ujar Jumhur saat wawancara khusus dengan Tribunnews di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Jumhur menjelaskan, terdapat enam sektor kementerian yang terlibat langsung dalam urusan perdagangan karbon ini, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (blue carbon), Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian LH sendiri di sektor pengelolaan limbah (waste).

Dengan posisi Kementerian LH yang kini berdiri sendiri sebagai kementerian yang independen, Jumhur optimis fungsi pengawasan dan verifikasi nilai karbon berjalan lebih objektif.

Baca juga: Jumhur Hidayat Pilih Merangkul Ketimbang Memerangi Oligarki untuk Perbaiki Lingkungan Hidup

"Enam sektor kementerian itu terlibat langsung dalam urusan karbon kredit. Tapi tetap kita yang menjadi semacam verifikator, registrasi, dan prosesnya bursanya di kita. Jadi kita lebih independen lah, karena kita netral," jelasnya.

Di sisi lain, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri, Jumhur menaruh harapan besar pada kepedulian generasi muda atau Gen Z. 

Berdasarkan data survei, sebanyak 80 persen dari sekitar 75 juta Gen Z di Indonesia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu lingkungan hidup.


Ia pun mengapresiasi kelompok pemuda kreatif seperti Pandawara Group yang berhasil menggerakkan aksi bersih-bersih sampah hingga mendapatkan rekaman apresiasi internasional.

"Ada anak-anak muda, Gen Z, dan banyak yang seperti itu sebetulnya. Nah itu kita aktivasi, kita kolaborasi, karena ini masalah bersama. Tidak ada satu tekad di dunia yang sanggup menyatukan lintas generasi, lintas etnis, lintas agama, lintas intelektual, kecuali tekad ingin memuliakan bumi," pungkas Jumhur.
 

 

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved