TNI-Polri Ikut Urus MBG, Wakil Kepala BGN: Mereka Cuma Diberi Tugas, Yang Masak Tetap Relawan

Ringkasan Berita:

• Sony menegaskan, yang memasak tetap para relawan dan pengurus dapurnya adalah Yayasan Kemala Bhayangkari.
• Sony menjelaskan alasan penugasan untuk mengelola SPPG karena TNI-Polri bisa langsung diajak komunikasi pada saat itu.
• Sony juga mengatakan alasan TNI-Polri dipilih karena instansi tersebut telah memiliki pasukan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn.), Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa keterlibatan TNI-Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu merupakan bentuk penugasan institusional.

Sebelumnya, keterlibatan TNI-Polri dalam program MBG ini mendapatkan kritik banyak pihak karena dinilai tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

TNI diketahui mengelola 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Polri sebanyak 1.000 SPPG.

Namun, BGN menyatakan keterlibatan TNI-Polri itu difokuskan pada percepatan infrastruktur, keamanan, dan tata kelola. 

Sony pun menegaskan, yang memasak tetap para relawan dan pengurus dapurnya adalah Yayasan Kemala Bhayangkari.

"Memang bukan tugas pokok (TNI-Polri). Tugas pokok Polri itu adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, pemelihara Kamtibmas. Loh, Kak kok mengurus dapur? Kan yang mengurus dapur bukan anggota Polri, Yayasan Kemala Bhayangkari," jelasnya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu (27/5/2026).

Begitu pun dengan TNI, Sony mengatakan bahwa yang mengurus dapur MBG bukan para tentaranya, tetapi yayasan dari TNI.

"Hanya memang secara institusional diberikan tugas kepada Polri dan TNI. Jadi jangan kemudian disambungkan loh, polisi kok sekarang ngurus dapur. Polisi itu hanya instansi yang diberi tugas," tegas Sony. 

"Kemudian pelaksananya adalah Yayasan Kemala Bhayangkari. Emang di dapur-dapur polisi masak? Enggak, yang masak itu relawan. Pemimpin yayasannya juga yayasan Kemala Bhayangkari, jadi polisinya tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi, jangan diselewengkan," ungkapnya.

Sony pun menjelaskan awal mula TNI-Polri diberi tugas untuk mengelola dapur-dapur MBG itu.

"Jadi pada awalnya bahwa target itu 5.000 SPPG, 5.000 SPPG itu kita belum ada gambaran siapa orang-orang yang mau mendukung membangun 5.000 dapur, waktu itu belum SPPG ya, 5.000 unit pelayanan, siapa?" 

Baca juga: Purbaya Pangkas Anggaran MBG Rp67 Triliun, Ini Respons BGN

"Sosialisasi belum dilakukan, juknis belum ada, aturan-aturan teknis belum ada. Tapi kita harus sudah punya target 15 juta untuk tahun 2025, 15 juta berarti ada 5.000, siapa? Oke, kita beri tugas saja Polri 1.000, TNI 2.000," paparnya.

Sony menjelaskan alasannya karena TNI-Polri bisa langsung diajak komunikasi pada saat itu.

"Ayo, ini penugasan, bukan penawaran. Ini penugasan ya kan waktu itu," ujarnya.