Okky Madasari: Reformasi Mulai Mati di Era Jokowi

“Harapan saya bukan lagi pada pemerintah, tetapi pada publik, mahasiswa, dan generasi muda yang masih punya keberanian untuk berpikir merdeka,” kata Okky.

Kritik Masyarakat Sipil

Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 diwarnai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap arah demokrasi Indonesia. 

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Kamis (21/5/2026), Aliansi Melawan Rezim Deformasi menilai terjadi kemunduran demokrasi yang ditandai dengan menguatnya konsolidasi kekuasaan negara serta menyempitnya ruang kebebasan sipil.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga masyarakat sipil, di antaranya Imparsial, LBH Jakarta, WALHI, BEM UI, serta sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok advokasi lainnya. 

Mereka menegaskan pentingnya menjaga semangat reformasi dan memastikan demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip supremasi sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Reformasi yang dahulu diperjuangkan untuk membatasi dominasi kekuasaan kini menghadapi tantangan baru. Praktik politik saat ini menunjukkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan menguatnya pengaruh elite politik maupun ekonomi dalam pengambilan kebijakan negara," ujar Wira Dika Piliang dari Imparsial, dalam keterangannya.

Sorotan utama diarahkan pada perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berjalan pada Oktober 2024. 

Menurut mereka, sejumlah kebijakan dan regulasi dinilai membuka ruang keterlibatan aparat militer dalam urusan sipil.

Aliansi tersebut menyinggung revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 yang disebut mengubah mekanisme pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

Mereka menilai perubahan itu berpotensi mengurangi fungsi pengawasan legislatif terhadap pengerahan militer, sekaligus memperkuat dominasi eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis.

Selain pada aspek regulasi, kritik juga diarahkan pada keterlibatan aparat dalam pengamanan aksi demonstrasi, patroli ruang publik, hingga penguatan struktur komando teritorial di sejumlah daerah. 

Rencana pembentukan kodam baru dan Batalyon Teritorial Pembangunan disebut sebagai bagian dari perluasan struktur tersebut.

"Kami menilai pendekatan keamanan masih dominan dalam merespons persoalan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki konflik berkepanjangan," ujarnya.

Baca juga: Refleksi Reformasi 1998, Pemerintah Diminta Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Selain itu, isu penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu kembali disorot. Pemerintah dinilai belum menunjukkan langkah signifikan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM maupun memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus yang sempat menjadi perhatian publik, juga mendapat sorotan.