Okky Madasari: Reformasi Mulai Mati di Era Jokowi

Ringkasan Berita:

• Okky Madasari menilai kemunduran demokrasi mulai terlihat kuat pada era Presiden Joko Widodo.
• Pelemahan institusi demokrasi, budaya impunitas, hingga nepotisme disebut sebagai tanda matinya semangat reformasi.
• Meski pesimistis terhadap pemerintah saat ini, Okky masih menaruh harapan besar pada generasi muda menuju 2029.

TRIBUNNEWSW.COM - Perjalanan reformasi Indonesia memasuki fase kemunduran serius.

Sastrawan dan pengamat sosial politik, Okky Madasari, menyebut reformasi bahkan mulai “mati” pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Okky dalam podcast Madilog saat membahas kondisi demokrasi, pelemahan institusi negara, hingga menguatnya militerisme dalam ruang sipil.

“Saya tidak akan mengatakan Pak Jokowi menjadi penyebab tunggal. Tapi saya akan mengatakan bahwa memang reformasi mulai mati di era itu,” kata Okky, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, kematian reformasi tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses panjang yang ditandai pelemahan bertahap terhadap agenda-agenda utama reformasi 1998.

Okky menilai salah satu indikator paling nyata adalah menurunnya indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Pada periode tersebut, sejumlah kebijakan dinilai memperlemah institusi demokrasi yang sebelumnya dibangun sebagai amanat reformasi.

Ia menyoroti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menjadi titik balik pelemahan lembaga antirasuah itu.

“Pelemahan KPK itu sudah dimulai bahkan sebelum periode kedua Pak Jokowi. Itu salah satu babak awal matinya reformasi,” ujarnya.

Tidak hanya KPK, Okky juga menyinggung polemik Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat usia calon wakil presiden yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi maju dalam Pilpres 2024.

Menurut dia, praktik nepotisme tersebut menjadi pengkhianatan terbuka terhadap semangat reformasi yang selama ini dibangun atas dasar penegakan demokrasi dan supremasi hukum.

Baca juga: Peringatan Reformasi 1998, Masyarakat Sipil Kritik Kemunduran Demokrasi Indonesia

“Nepotisme dan pengerusakan institusi demokrasi itu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi,” katanya.

Dalam pandangan Okky, akar utama kegagalan reformasi adalah absennya penegakan hukum terhadap pelanggaran masa lalu. Agenda reformasi seperti tuntutan “Adili Soeharto” dan penyelesaian kasus penculikan aktivis dinilai tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Akibatnya, Indonesia tidak pernah memiliki garis tegas antara pihak yang dianggap bersalah dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

“Budaya impunitas itu membuat reformasi rapuh. Orang yang dulu dianggap bertanggung jawab, sekarang justru bisa kembali dipahlawankan,” ujarnya.

Menurut Okky, kondisi tersebut menciptakan ruang bagi kemunduran demokrasi secara perlahan karena tidak ada konsekuensi hukum maupun politik yang benar-benar ditegakkan.