Prabowo Minta Sekolah Ajarkan Bahasa Prancis, RI Masih Minus Ratusan Ribu Guru

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi belajar Bahasa Prancis saat sekolah di Indonesia masih kekurangan ratusan ribu guru tetap.
• DPR dan P2G soroti kesiapan kurikulum, guru, hingga beban baru dunia pendidikan nasional.
• Pemerintah belum menjelaskan skema penerapan, sementara wajib Bahasa Inggris baru mulai 2027.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kekurangan ratusan ribu guru di sekolah negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mempelajari Bahasa Prancis.

Instruksi tersebut memunculkan perdebatan baru di dunia pendidikan nasional, terutama terkait kesiapan guru, kurikulum, hingga beban sistem pendidikan yang masih menghadapi banyak persoalan dasar.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga perdagangan.

“Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-EUCEPA,” ujarnya.

Prabowo juga mengatakan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada fase yang semakin erat.

“Kita ingin tingkatkan kerja sama ini, meningkatkan investasi di kedua negara,” katanya.

DPR Minta Kejelasan Skema

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan tanpa kesiapan sistem yang matang.

Menurut dia, DPR akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait arah dan kejelasan kebijakan tersebut dalam rapat kerja mendatang.

“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Baca juga: Prabowo Bawa Pulang Komitmen Investasi USD 11 Miliar dari Kunjungan Prancis

Ia menilai penguatan bahasa asing penting di tengah persaingan global. Namun, kebijakan pendidikan menurutnya harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional dan kesiapan sistem pendidikan.

“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” katanya.

Lalu mengingatkan agar arah pendidikan tidak lahir semata karena momentum diplomasi luar negeri.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.