Ragam Komentar 4 Partai soal Jokowi Keliling Daerah Juni 2026, Djarot PDIP: Partai Kita Makin Solid

"Ataukah salah kalau Pak Jokowi itu berkeliling? Ataukah kemudian ada aturan yang dia langgar? Etika maupun moral? Yang salah itu kalau kemudian dia berkeliling menggunakan dana APBN minta uang jalan sama Gibran. Nah itu salah itu," ucap Ali. 

"Tapi dia berkeliling dia mau buat... Entah menggunakan uang pribadinya atau kemudian oleh patungan apapun, dari mana pun sumbernya, itu adalah hak dia yang juga kita harus hormati kan," lanjutnya. 

3. Golkar: Tidak Mau Ikut Campur

Tanggapan berbeda ditunjukkan oleh Partai Golkar yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia ini. 

Ia menegaskan bahwa Golkar memilih tidak ikut mencampuri langkah Jokowi tersebut dan dinamika internal partai lain.

Menurut Idrus, langkah politik siapa pun, termasuk Jokowi, merupakan hak politik yang dijamin dan tidak patut diintervensi pihak lain.

“Aduh saya kira itu internal partai ya, jadi mau jadi apa saya kira kita tidak ini. Tidak mau ikut apapun,” kata Idrus Marham kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Idrus menekankan, setiap orang bebas menggunakan hak politiknya. Termasuk jika Jokowi akan bergabung sebagai Dewan Pembina PSI dan aktif turun langsung dalam aktivitas politik partai tersebut.

Oleh karena itu, Golkar tidak ingin memberikan penilaian lebih jauh terhadap kemungkinan langkah politik Jokowi di PSI.

“Sangat tidak etis kalau saya dari Golkar menyoroti hal-hal seperti itu,” terangnya. 

4. Demokrat: Hak Warga Negara

Di sisi lain, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku tak khawatir dengan manuver yang akan dilakukan Jokowi tersebut.

Menurutnya, itu adalah hak setiap warga negara untuk berkeliling Indonesia.

"Ya silakan, itu kan seluruh hak warga negara. Saya saja berkeliling," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Danang Triatmojo, Muhammad Zulfikar)