Manuver Sony Sonjaya Ajukan Jadi Justice Collaborator, Siap 'Nyanyi' Bongkar Keterlibatan Tokoh Lain

Ringkasan Berita:

• Sony Sonjaya menyatakan siap menjadi Justice Collaborator (JC) terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN tahun 2025–2026.
• Surat permohonan resmi sebagai Justice Collaborator disebut akan segera diajukan kepada Kejaksaan Agung.
• Sony juga siap membeberkan pihak-pihak yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut, termasuk dari kalangan eksekutif dan legislatif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menyatakan siap menjadi Justice Collaborator (JC) terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN tahun 2025–2026.

Surat permohonan resmi sebagai Justice Collaborator disebut akan segera diajukan kepada Kejaksaan Agung.

Baca juga: LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator di Kasus Korupsi BGN dan Kementerian Imipas

Justice Collaborator sendiri merupakan istilah dalam hukum pidana Indonesia bagi tersangka atau terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara besar atau jaringan yang lebih luas.

Sony Sonjaya telah menunjuk Krisna Murti sebagai kuasa hukumnya. Menurut Krisna, kliennya memilih bersikap kooperatif karena ingin membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus secara menyeluruh.

Baca juga: Bantah Jadi Otak Kasus Korupsi MBG, Sony Sonjaya Akui Dalam Tekanan, Ada Atensi Nama-nama Besar

“Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator, tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” kata Krisna saat dihubungi, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, Sony juga siap membeberkan pihak-pihak yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut, termasuk dari kalangan eksekutif dan legislatif.

“Yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya belum bersedia mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Krisna berharap status Justice Collaborator tersebut dapat membantu penyidik membuka perkara secara lebih terang.

“Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan,” tambahnya.

Respons LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapannya memberikan perlindungan terhadap para saksi, pelapor maupun justice collaborator terkait kasus kasus korupsi yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Wamen Imipas Silmy Karim.

Seperti diketahui Dadan Hindayana sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).

Sedangkan Silmy ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus pemerasan kepengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). 

Justice Collaborator (JC) adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan yang lebih besar, termasuk memberikan informasi penting, mengungkap peran pelaku lain, atau membantu menemukan alat bukti.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan, pemberian perlindungan itu menurutnya untuk memberikan jaminan kepada saksi maupun JC guna mengungkap lebih jauh terkait tindak pidana korupsi yang diketahuinya kepada penegak hukum.