Bursah Zarnubi Kritik OTT Kepala Daerah oleh KPK, Utamakan Pencegahan dan Sistem Peringatan Dini

"Hubungan dengan Forkopimda ini memicu situasi yang dilematis, ada rasa ewuh pakewuh. Bupati kalau tidak melibatkan atau memfasilitasi Forkopimda kadang merasa tidak enak. Di sinilah KPK juga harus memberikan ketegasan dan batasan yang jelas agar kepala daerah tidak terjebak dalam sumbangan-sumbangan ilegal
yang berujung pada masalah hukum," pungkas Bursah.

OTT KPK Terkini: Bupati Muara Enim Edison Ditangkap

Bupati Muara Enim, H Edison, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026) pagi. 

Kedatangannya ke markas lembaga antirasuah ini dilakukan tak lama setelah KPK resmi menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Bupati Edison tiba pada pukul 08.50 WIB. 

Ia tampak mengenakan kemeja kelir biru lengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang hitam serta sepatu lari berwarna hitam. 

Dengan wajah yang ditutupi oleh masker medis berwarna putih, Edison berjalan menembus kerumunan awak media tanpa berucap sepatah kata pun. 

Saat ini, Edison langsung diarahkan ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.

Kehadiran Edison di Jakarta merupakan kelanjutan dari proses hukum pasca-terjaring operasi senyap di wilayah Sumatera Selatan pada Minggu (7/6/2026) malam. 

Sebelumnya, sang bupati sempat menjalani pemeriksaan awal secara maraton di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan. 

Baca juga: Terungkap Bupati Edison Ditangkap 5 Hari Setelah Hadiri Acara Pencegahan Korupsi Bersama KPK

Setelah serangkaian pemeriksaan di daerah dan gelar perkara (ekspose) rampung dilakukan pada Senin (8/6/2026) malam, KPK segera menjadwalkan pemindahan Edison ke Jakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Edison beserta sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. 

Kasus ini berakar dari dugaan praktik rasuah berupa aliran dana ilegal antara penyelenggara negara dan pihak swasta.

"Maka berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," ungkap Budi dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Budi menjelaskan lebih rinci bahwa dugaan penerimaan suap yang melibatkan sang bupati berkaitan erat dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.