Mahasiswa UI Demo Minta MBG Distop, Kemarin Massa Hadang Kendaraan di Makassar: Reformasi Jilid 2?

Di Makassar, Sulawesi Selatan, kelompok Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM non subsidi di kawasan Jalan AP Pettarani-Jalan Letjen Hertasning, Kamis (11/6/2026).

Mereka membakar ban dan menghadang kendaraan sambil menyuarakan tuntutan terkait stabilitas ekonomi nasional.

Panglima GAM, Fajar Wasis, menilai melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM berpotensi memicu dampak luas terhadap masyarakat, mengutip Tribun-Timur.com.

“Ketika nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan, maka muncul kekhawatiran stabilitas ekonomi,” ujar Fajar.

Ia juga menyoroti kenaikan harga Pertamax yang disebut naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

“Kondisi ini bisa memunculkan efek domino di masyarakat. Apabila tidak diantisipasi, maka masyarakat akan merasakan efek buruknya,” lanjutnya.

Aksi Kamisan di Jogja Kemarin

Sementara itu di Yogyakarta, puluhan massa menggelar Aksi Kamisan di kawasan Tugu Jogja dengan membawa isu pelanggaran HAM dan krisis ekonomi nasional.

Salah seorang orator dalam aksi itu menyatakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami tidak perlu MBG, yang kami butuhkan hanyalah pendidikan yang layak, masa depan yang cerah dan aman untuk berpendapat,” kata orator dalam aksi tersebut, mengutip TribunJogja.com.

Koordinator Aksi Kamisan Yogyakarta, Fauzan, menyebut indikator krisis ekonomi mulai terlihat dari melemahnya nilai rupiah dan kenaikan harga BBM.

“Angka yang naik tidak sedikit, menyentuh angka Rp4.000. Itu artinya negara mencoba untuk membunuh rakyatnya secara perlahan dengan menyekik ekonomi rakyat,” tegasnya.

Mengarah ke Reformasi Jilid 2?

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari turut menyoroti gelombang aksi mahasiswa yang mulai meluas di berbagai daerah. 

Bahkan menurutnya aksi turun ke jalan saat ini juga bisa mengarah kepada reformasi jilid kedua.

Ia menilai, situasi saat ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap kondisi demokrasi dan ekonomi nasional.

“Ini proses satu setengah tahun yang penuh dengan kekecewaan. Bukan sekadar karena faktor pidato presiden, tetapi juga soal kebijakan-kebijakan,” kata Feri.