Kasus Korupsi BGN Jadi Momentum Perkuat Sistem Program MBG: Transparansi dan Pengawasan

Ringkasan Berita:

• Praktisi Jawel Husin meminta Presiden Prabowo memperbaiki tata kelola MBG dan melindungi mitra.
• Menurutnya, mitra telah berinvestasi besar sehingga membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan negara.
• Ia juga mendorong transparansi, pengawasan kuat, serta komunikasi intensif pasca kasus korupsi BGN.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto diminta memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberikan perlindungan kepada para mitra yang telah berinvestasi.

Permintaan tersebut disampaikan Praktisi kuliner sekaligus pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Universitas Pertahanan, Jawel Husin menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Tetapi negara juga harus hadir melindungi mereka yang telah bekerja dengan jujur dan mematuhi aturan," ujar Jawel Husin dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Jawel menilai, ribuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, UMKM, investor, dan penyedia jasa saat ini berada dalam posisi yang rentan. Para pelaku telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun dapur, membeli peralatan, merekrut tenaga kerja, hingga menyiapkan rantai pasok bahan pangan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Ada yang menggunakan tabungan keluarga, menjual aset, bahkan mengajukan pinjaman ke bank karena percaya pada visi besar negara melalui Program MBG. Mereka tidak boleh menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan segelintir orang," kata Jawel.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mengambil langkah cepat memulihkan kepercayaan terhadap program tersebut. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para mitra yang telah menjalankan kewajibannya secara benar.

Jawel mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BGN. Menurut dia, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang kuat menjadi syarat utama agar program sebesar MBG dapat berjalan berkelanjutan.

"Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata pria yang dikenal sebagai the singing chef itu.

Menurut Jawel, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi bangsa untuk masa depan. Program ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membangun generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045," pungkas Jawel.

Buka Ruang Komunikasi

Lebih jauh, Jawel mengusulkan agar pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan para mitra dan operator SPPG di lapangan. Selama ini, kata dia, banyak persoalan muncul akibat minimnya komunikasi dan belum tersampaikannya informasi secara utuh kepada para pelaksana program.

"Mereka yang berada di garis depan pelaksanaan program harus didengar. Pengalaman dan masukan dari lapangan adalah bagian penting untuk menyempurnakan kebijakan," ujarnya.

Jawel menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis terlalu penting untuk gagal. Selain menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia, program itu juga telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal, UMKM, petani, peternak, hingga ribuan tenaga kerja di berbagai daerah.

Baca juga: Purbaya Akan Temui Bos BGN Pekan Ini, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG?

"Jutaan anak menggantungkan harapan pada program ini. Ribuan pelaku usaha dan tenaga kerja juga menggantungkan masa depan mereka pada keberlanjutannya. Jangan biarkan harapan itu runtuh hanya karena ulah segelintir pihak yang menyalahgunakan amanah," tulisnya.

Jawel menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat menjaga Program MBG tetap berada di jalur yang benar. Ia berharap momentum penanganan kasus korupsi di BGN dapat menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola program sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Saya percaya Bapak Presiden akan mengambil langkah yang tepat. Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berjalan, tetapi dengan sistem yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih dipercaya oleh rakyat," kata Jawel.

Bagi Jawel, keberhasilan Program MBG pada akhirnya bukan hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan dari kualitas generasi Indonesia yang akan lahir dan tumbuh berkat program tersebut.

"Yang sedang kita bangun bukan sekadar dapur dan rantai distribusi pangan. Yang sedang kita bangun adalah masa depan Indonesia," tulisnya.

Kritik Celios

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan persoalan MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan efisiensi anggaran atau pergeseran prioritas. Akar masalah justru terletak pada desain awal program yang disusun secara terburu-buru dan minim persiapan.

Ia mengusulkan pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program sembari melakukan audit terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan afiliasi dengan pihak-pihak tertentu di pemerintahan. 

"Audit semua dapur yang ada, termasuk afiliasi ke pemerintah seperti apa, sehingga akar masalahnya diketahui dan bisa diselesaikan. Tanpa itu, evaluasi dan efisiensi hanya omong kosong saja," tegasnya.

Dia menegaskan, aspek transparansi soal siapa pihak yang menyediakan makanan maupun pengelola dapur merupakan fondasi utama untuk menjamin kualitas program. Tanpa keterbukaan tersebut, pengawasan terhadap standar makanan menjadi sulit dilakukan.

Baca juga: Ragam Jawaban Pejabat soal Tuntutan Demo: Prabowo Hemat Rp300 T, Politisi Gerindra Sebut MBG Mulia

Gebrakan Nanik

Nanik S Deyang kemudian dilantik menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026) lalu. Sehari berselang, Dadan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjadi tersangka bersama dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Mereka diduga melakukan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggelembungan atau mark up pengadaan barang seperti motor listrik, sepatu, hingga televisi.

Sementara aturan baru yang diterbitkan oleh Nanik yakni larangan tamu datang ke Kantor BGN yang berlokasi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Bahkan, kata Nanik, kafe yang berada di BGN kini ditutup demi menghindari adanya tamu.

Perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur, itu mengatakan adanya aturan tersebut demi menghindari tindakan transaksional antara tamu dengan pegawai BGN.

"Di gedung kita, sekarang tidak boleh ada lagi tamu di lobi yang kayak pasar malam. Steril sekarang sepi. Dulu sudah kayak transaksional, kayak pasar malam. Orang nemuin ini, kan ujungnya transaksional."

"Kafe kita minta tutup. Dulu ada kafe namanya 'Cafe BGN', kagak boleh itu. Nanti jadi tempat nggak benar," katanya dikutip dari YouTube Total Politik, Minggu (14/6/2026).

Selain itu, aturan tersebut turut dipertegas di mana pimpinan hingga staf dilarang bertemu secara tatap muka dengan mitra MBG.

Dia mengatakan, ketika ada mitra MBG yang ingin berkomunikasi dengan pihak BGN, maka hanya bisa melalui layanan customer service (CS).

Nanik mengungkapkan setiap komunikasi dengan mitra, maka harus dilaporkan ke pimpinan BGN.

"Kita buat aturan, semua pimpinan termasuk kami di tingkat manapun sampai staf, nggak boleh menemui mitra. Bertemu harus melalui customer service, apapun persoalannya, sampaikan kepada kami," jelasnya.

5 Tersangka

Terkini, Kejaksaan Agung telah menetapakan dua tersangka baru sehingga total jumlah tersangka adalah lima orang.

Kedua tersangka terbaru adalah Asep Yusuf Somantri  (AYS) selaku pihak swasta dan Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (Vendor Motor Listrik).

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dijanjikan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Pemerintah semula menyiapkan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Namun, seiring tekanan terhadap kondisi fiskal, alokasi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 268 triliun. Sejak mulai dijalankan pada Januari 2025, implementasi MBG terus menuai sorotan. 

Selain memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran negara, program ini juga dibayangi berbagai persoalan tata kelola, mulai dari dugaan korupsi hingga kasus keracunan makanan.

Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi menjadi pukulan terbaru bagi program tersebut. Di sisi lain, sejumlah insiden keracunan makanan juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kualitas dan keamanan pangan di lapangan.

Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG hingga April 2026.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah kini menggeser fokus pelaksanaan program dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan, peningkatan standar dapur, dan pengawasan keamanan pangan.