Ketua BEM UBK Bantah Pertemuan dengan Wapres Gibran ‘Settingan’: Murni Perjuangan Rakyat

Ringkasan Berita:

• Ketua BEM UBK Muhammad Abdi Maludin membantah tudingan gerakan mahasiswa ditunggangi politik. 
• Ia menegaskan aksi 12–15 Juni murni hasil kajian ilmiah dan keresahan nyata. 
• Pertemuan dengan Wapres Gibran disebut sah melalui diplomasi, bukan settingan politik. 
• UBK terbuka berdialog, asal bebas pencitraan

TRIBUNNEWS.COM - Gerakan mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap program-program pemerintah belakangan diterpa isu miring mengenai adanya penunggangan politik dan pendanaan dari pihak luar.

Merespons kabar tersebut, Ketua BEM Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, secara tegas membantah tudingan tersebut dan memastikan bahwa gerakan BEM UBK sepenuhnya independen dan bebas dari kepentingan partisan.

Baca juga: Alasan BEM UBK Beri Ultimatum 5 Hari ke Wapres Gibran, Ancam Gelar Demo Berjilid-jilid

Abdi menjelaskan, pertemuan antara perwakilan mahasiswa UBK dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres berjalan melalui saluran diplomasi yang sah, bukan atas dasar janji politik atau kesepakatan rahasia yang sudah diatur sebelumnya.

Hal itu disampaikan Abdi saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

"Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa dan publik, tidak ada desain politik atau 'settingan' dari awal dalam pertemuan kami dengan Wapres. Pertemuan itu murni merupakan buah dari diplomasi kami di lapangan yang difasilitasi oleh kepolisian sebagai mitra strategis kami di titik aksi," tegas Abdi.

Abdi juga menyayangkan adanya kontra-narasi yang sengaja diembuskan di ruang publik untuk mendiskreditkan kemurnian gerakan moral mahasiswa yang turun ke jalan pada tanggal 12 dan 15 Juni lalu.

"Semua tudingan itu tidak benar. Gerakan kami murni didasari atas hasil kajian ilmiah dan keresahan nyata yang kami rasakan di Universitas Bung Karno melihat kondisi bangsa saat ini," lanjutnya.

Mengenai keterbukaan kampus terhadap dialog dengan pejabat negara, seperti rencana kedatangan menteri-menteri ke kampus untuk berdiskusi, Abdi menyatakan BEM UBK pada dasarnya bersikap terbuka demi kemajuan bangsa. 

Namun, ia memberikan syarat ketat terkait hal tersebut.

"Bila menteri atau pejabat ingin berdialog secara murni untuk membangun bangsa dan demi keadilan sosial, UBK akan membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi jika ada indikasi pencitraan politik atau upaya kooptasi gerakan mahasiswa, kami tegaskan dari sekarang, kami akan menolak keras," tandas Abdi.

Wapres Gibran Terima 15 Mahasiswa di Istana Wapres

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” tutur Wapres saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.