Bali Rancang Belajar Hyibrid Antara Tatap Muka dan Jarak Jauh 4 Oktober

Ini kan untuk tahap pertama sekiranya dilaksanakan pembelajaran tatap muka tentu tidak bisa seperti dalam masa normal. Yang pertama dua bulan lah relaksasi dulu, 1,5 jam dulu ke sekolah, pembiasaan dulu.

Jadi nggak seperti saat masa normal dulu. Jika dirasa sudah, artinya disiplin ketat, konsisten, komitmen, warga sekolah mulai guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite orang tua murid, siswa semua sudah komit.

Jangan sampai di sekolah sampai buat Satgas tapi orang tua malah ikut bergerombol menunggu. Itu nggak benar, supaya jangan berkumpul.

Tapi sebelum ke sana, saya tertarik sekali bahwa dua opsi ini jangan disalahartikan. Karena untuk melaksanakan PTM itu ada daftar periksa dan data-data yang harus dipenuhi.

Itu harus koordinasi dengan satgas setempat, kenapa kami katakan itu? Karena kan ada unsur Dinas Kesehatan setempat, BPBD, pecalang dan sebagainya. Sesuai arahan bapak Gubernur penanganan Covid-19 ini berbasis kewilayahan.

Sekolah yang mau melaksanakan tatap muka harus berkoordinasi, supaya ikut mengawasi. Setelah itu dipenuhi, sarana dan prasarana pendukung, kurikulumnya, terakhir adalah keputusan orangtua.

Ini yang mutlak, kalau orangtua belum nyaman, masih ragu-ragu, tidak boleh dipaksa, jangan dipaksa sama sekali, masih ada opsi pembelajaran jarak jauh.

Saya ingatkan kepada pihak sekolah dan orangtua jadi selama ini, kategori yang umum saran kepada kami ada tiga kelompok besar.

Pertama yang sangat menginginkan anaknya bersekolah tatap muka, yang kedua adalah para orangtua wali yang belum siap anaknya tatap muka, yang ketiga ini yang abstain.

Itulah jangan dipaksa. Inilah yang kalau sudah dipenuhi semua kita akan lakukan monitoring pelaksanaan-pelaksanaan PTM.

Jika ada di sekolah yang melaksanakan PTM tersebut, ada siswa yang diizinkan, ada siswa yang tidak diizinkan, ada yang masih melihat-lihat, artinya secara hybrid. Nah PTT-nya nanti seperti apa kelasnya? Apakah sudah dirumuskan?

Kombinasi, katakanlah kita ambil dulu sekolah yang melaksanakan tatap muka, tentu PTM terbatas artinya 50 persen, katakanlah 1 rombongan belajar 26 siswa, maksimal 18 siswa.

Nah yang 18 ini katakanlah Senin ke sekolah yang sisanya PJJ, besoknya yang PJJ datang ke sekolah, yang lain gentian.

Kita lihat dulu. Ini cuma dua bulan aja kok relaksassi. Kalau dalam dua bulan ditemukan ada yang terdampak, terpapar, harus dihentikan sementara, dan harus ada tracing ke mana anak itu. Jangan sampai menjadi klaster baru.

Artinya selama masa relaksasi atau pengkondisian itu, lebih banyak aktivitas yang menumbuhkan suasana riang ketimbang serius, artinya tidak langsung ke materi pelajaran, sehingga belum perlu dishooting untuk PJJ begitu?