Pemerataan Dokter Spesialis Didorong Lewat Skema Afirmasi ke Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mendorong peningkatan jumlah dan distribusi dokter spesialis, terutama di wilayah 3T, melalui pendidikan berbasis rumah sakit, beasiswa, dan pembukaan program studi baru.
• Universitas YARSI membuka dan mengembangkan program spesialis dengan skema afirmasi bagi mahasiswa dari daerah agar kembali mengabdi di wilayah asal.
• Pendidikan spesialis yang mahal dan lama mendorong perlunya kolaborasi dengan pemerintah daerah serta peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendorong pemerataan dokter spesialis di Indonesia difokuskan pada peningkatan jumlah dan distribusi tenaga medis, terutama di wilayah 3T.

Langkah ini melalui pendidikan berbasis rumah sakit (RSPPU), beasiswa LPDP, dan izin pembukaan prodi baru

Rektor Universitas YARSI, Prof. Fasli Jalal, mengatakan pihaknya berupaya membantu pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia melalui pembukaan berbagai program pendidikan dokter spesialis. 

Menurut Fasli, kebijakan membuka program spesialis merupakan respons atas kebutuhan besar tenaga kesehatan di daerah yang hingga kini masih belum merata.

"Program spesialis ini memang didorong untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di daerah. Kita ingin lulusan tidak hanya menumpuk di kota besar, tapi bisa kembali dan mengabdi di daerah," kata Fasli.

Hal ini disampaikan Fasli dalam Tasyakuran Milad ke-59 Universitas YARSI di Jakarta.

Dirinya mengatakan ke depan, kampus ini juga menargetkan pembukaan program spesialis lain seperti Penyakit Dalam, Bedah, Obstetri dan Ginekologi (OBGYN), serta Patologi Klinik.

Fasli menjelaskan, salah satu strategi utama untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan ke daerah adalah melalui skema afirmasi bagi calon mahasiswa dari wilayah. 

"Kami menerima usulan dari daerah dengan rekomendasi pemda, dengan harapan setelah lulus mereka kembali ke daerah asal. Bahkan kalau ada calon dari Jakarta dan dari daerah, kami bisa memprioritaskan yang dari daerah sebagai bentuk afirmasi," ujarnya.

Selain itu, YARSI juga menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembiayaan pendidikan spesialis, yang selama ini menjadi tantangan karena biayanya relatif tinggi dan waktu studi yang panjang.

"Spesialis ini mahal dan lama. Karena itu perlu dukungan, termasuk skema beasiswa. Kami siapkan sistemnya, sambil mendorong kolaborasi agar pembiayaan bisa teratasi," kata Fasli.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan YARSI, Prof. Jurnalis Uddin, menyoroti masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang dinilai tertinggal jauh dibanding negara lain di kawasan.

Kondisi ini menunjukkan tantangan besar Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan tinggi, terutama untuk mencetak sumber daya manusia unggul.

"Negara ini butuh lebih banyak orang terdidik. Kalau partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, kita akan tertinggal dalam banyak hal," katanya.

Baca juga: Kemenkes Respons Kritik BPJS Watch Soal Pengukuran Produktivitas Dokter Spesialis di RS

Penguatan program spesialis juga didukung oleh infrastruktur laboratorium yang mumpuni serta pengembangan bidang biomedik, bioinformatika, dan bioteknologi.