Pendidikan GO
Mario Christian Sumampow
Artikel
-
Eks Kadisbud Jakarta Iwan Henry Akan Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Proyek Fiktif Rp 150 Miliar
Eks Kadisbud Jakarta, Iwan Henry Wardhana dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan fiktif Rp 150 miliar
Selasa, 17 Juni 2025 -
Bima Arya: Retret Kepala Daerah Gelombang II Digelar pada 22 Juni 2025 di Kampus IPDN
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar retret kepala daerah gelombang kedua pada 22 Juni 2025.
Senin, 16 Juni 2025 -
Kemendagri Jadikan Pernyataan JK Jadi Rujukan Dalam Pembahasan Sengketa 4 Pulau Antara Aceh-Sumut
Rapat yang berlangsung di Kantor Kemendagri dihadiri pihak Kementerian Pertahanan, TNI AL, TNI AD, dan Badan Informasi Geospasial
Senin, 16 Juni 2025 -
Mendagri Tito Karnavian Tidak Ikut Rapat Bahas 4 Pulau Sengketa Aceh-Sumut
Mendagri Tito Karnavian tidak ikut dalam rapat yang membahas soal 4 pulau sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/6/2025).
Senin, 16 Juni 2025 -
Kemendagri Temukan Bukti Baru Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Segera Dilaporkan ke Prabowo
Kemendagri segera melaporkan hasil rapat lintas instansi terkait sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) kepada Presiden Prabowo.
Senin, 16 Juni 2025 -
Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Berpotensi Memecah Belah Bangsa Jika Tidak Diselesaikan dengan Hati-hati
Jika tidak diselesaikan dengan hati-hati, sengketa pulau antara Aceh dan Sumut berpotensi ancam persatuan bangsa.
Senin, 16 Juni 2025 -
DPR Yakin Prabowo Ambil Langkah Tegas dan Bijaksana Tangani Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Prabowo diyakini segera ambil langkah tegas dan memberikan kepastian soal sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumut.
Senin, 16 Juni 2025 -
Pemerintah dan TNI Didesak Segera Usut Tuntas Kasus Abral Wandikbo
Pemerintah dan TNI didesak mengusut tuntas kasus pembunuhan Abral Wandikbo, warga Kampung Yuguru, Nduga, Papua Pegunungan.
Minggu, 15 Juni 2025 -
Komnas HAM Kecam Israel karena Culik Aktivis Pembawa Bantuan ke Gaza
Kapal Madleen diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa pangan dan obat-obatan untuk warga Palestina di Gaza yang tengah menghadapi blokade.
Sabtu, 14 Juni 2025 -
Aceh-Sumut Rebutan Empat Pulau, DPR Ambil Ancang-ancang Revisi UU Wilayah Administratif
Tak hanya soal batas teritorial, status administrasi kependudukan warga di pulau-pulau tersebut juga dipertanyakan. DPR menilai, kepastian hukum harus
Sabtu, 14 Juni 2025 -
Komnas HAM Bakal Lakukan Verifikasi Lapangan Tindaklanjuti Kasus Dugaan Pembunuhan di Nduga Papua
Gabungan koalisi masyarakat sipil menyerahkan hasil investigasi terkait kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap warga sipil Papua kepada Komnas HAM.
Jumat, 13 Juni 2025 -
Komnas HAM: Tambang Nikel di Raja Ampat Bertentangan dengan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat
Komnas HAM bakal melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Raja Ampat pada Selasa, 17 Juni mendatang.
Jumat, 13 Juni 2025 -
Komnas HAM Bakal Selidiki PT Gag, Perusahaan Nikel di Raja Ampat yang Masih Beroperasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap PT Gag.
Jumat, 13 Juni 2025 -
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat Memastikan Dugaan Masyarakat yang Diintimidasi Akibat Tambang Nikel
Komnas HAM akan mendatangi kawasan Raja Ampat melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait yang saat ini jadi sorotan akibat pertambangan nikel.
Jumat, 13 Juni 2025 -
DKPP: Perkara Asusila Dominasi Aduan Etik Penyelenggara Pemilu
Perkara asusila menjadi jenis pelanggaran non-tahapan yang paling banyak diadukan terhadap penyelenggara pemilu.
Jumat, 13 Juni 2025 -
Ketua Bawaslu: Pemilu Selesai, Masih Ada Tahapan Post-Election yang Tidak Boleh Dihilangkan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya tahapan post-election dalam penyelenggaraan pemilu.
Kamis, 12 Juni 2025 -
Catatan DKPP Soal Pemilu dan Pilkada 2024: Bawaslu Tidak Transparan, KPU Tak Profesional
Bawaslu juga masih belum maksimal dalam pengawasan sehingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak terjadi.
Kamis, 12 Juni 2025 -
Pengamat Setuju Ide Jimly Perluas Kewenangan DKPP Bisa Sidang Etik Peserta Pemilu
Ali sepakat jika kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diperluas untuk tidak hanya menyidang pelanggaran etik oleh penyelenggara.
Kamis, 12 Juni 2025 -
Anggaran Tidak Cukup, Wamendagri: Kalau Ada PSU Pilkada Lagi, Saya Minta Ampun
Ribka Haluk megatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak cukup untuk melaksanakan PSU.
Kamis, 12 Juni 2025 -
Pihak DPR Tolak DKPP Bisa Awasi dan Tindak Peserta Pemilu, Ada Apa di Balik Penolakan Ini?
Politikus Partai Golkar itu menilai, pengawasan etik terhadap peserta pemilu berisiko membuka ruang subjektivitas dan mencederai prinsip imparsialitas
Kamis, 12 Juni 2025
