Sosok Mukhamad Misbhakun Ingatkan Masyarakat Tetap Bayar Pajak, Dulu Disindir Bahlil Gegara Plesiran

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah aksi unjuk rasa yang menolak berbagai kebijakan pemerintah dan DPR, suara seorang anggota dewan dari Komisi XI yang membidangi keuangan dan perpajakan mencuat. Ialah Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Belakangan namanya menjadi sorotan publik setelah mengingatkan masyarakat agar tidak menghentikan pembayaran pajak sebagai bentuk protes.

Kendati sebagai bentuk keresahan, tapi pernyataan Misbakhun tersebut dinilai kurang tepat di tengah gejolak yang ada di masyarakat.

Seperti diberitakan, sejak 25 Agustus 2025, elemen mahasiswa, buruh hingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi bermula pada 25 Agustus 2025 untuk menolak gaji dan tunjangan anggota DPR, lalu demo 28 Agustus 2025 tuntutan hak buruh, dan demo 29 Agustus 2025 bergeser ke tuntutan keadilan atas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dengan elemen reformasi Polri.

Dari aksi unjuk rasa itu, memunculkan seruan untuk melakukan tax strike atau mogok bayar pajak.

Seruan ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ketidakadilan fiskal yang dirasakan.

Menyikapi hal tersebut, sosok Misbakhun menyatakan penyesalannya.

Legislator Partai Golkar itu menegaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang fundamental.

"Pajak harus dibayar, dong. Itu kan kewajiban kita kepada negara," tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Misbakhun melanjutkan penjelasannya dengan menyoroti fungsi vital pajak bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun Usulkan Penurunan Tarif Pajak Untuk Ringankan Beban Rakyat

Menurutnya, seruan untuk tidak membayar pajak justru akan menciptakan masalah baru yang lebih besar, karena anggaran untuk berbagai sektor publik bersumber dari penerimaan pajak.

"Pajak kan dipakai untuk bayar gaji buruh, gaji dosen, tunjangan sekolah, memperbaiki infrastruktur, semua dari pajak. Menurut saya, itu [pajak] bagian dari ketaatan kita dalam bernegara," paparnya.

Pernah Disindir Bahlil

Nama Mukhamad Misbakhun sempat ramai diperbincangkan bukan hanya karena pandangannya, tetapi juga karena kedisiplinannya terhadap panggilan partai. 

Politisi yang dikenal sebagai pakar ekonomi dan perpajakan ini harus membatalkan niatnya untuk mengikuti ajang marathon di Boston, Amerika Serikat.