Pilpres 2019

KPU Diminta Tinjau Ulang Berikan Semua Daftar Pertanyaan Debat Ke Capres-Cawapres

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, KPU cukup menyampaikan tema umum perdebatan sebagai basis bagian paslon

Editor: Johnson Simanjuntak
Rina Ayu/Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni, ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong KPU untuk meninjau ulang langkah untuk memberikan semua daftar pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, KPU cukup menyampaikan tema umum perdebatan sebagai basis bagian paslon untuk mempersiapkan diri.

"Ini sekaligus juga akan memberikan pendidikan politik dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, sejauh mana pemahaman personal pasangan calon dari persoalan penting yang ada dimasyarakat sesuai dengan tema perdebatan," ujar Titi Anggraini kepada Tribunnews.com, Senin (7/1/2019).

Karena Titi Anggraini menjelaskan, secara harafiah berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat dimaknai sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, debat adalah salah satu metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden agar bisa didengar dan dipelajari oleh masyarakat.

Akan tetapi, karena debat ini memiliki tema spesifik yang berkaitan dengan orang banyak, maka selain penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon, perlu pula diuji sejauh mana autentisitas pemahaman dan kedalaman pasangan calon terkait isu-isu penting dan kondisi faktual dari setiap tema perdebatan.

Baca: TKN Akan Bela Hasto Bila Dilaporkan Andi Arief ke Polisi

Oleh sebab itulah KPU menunjuk panelis yang independen, professional, dan berintegritas untuk kemudian mampu merumuskan pertanyaan yang merefleksikan persoalan bangsa sesuai dengan tema debat, untuk ditanyakan kepada pasangan calon.

Melalui pertanyaan itu lah kata dia, terjadi pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai tema debat dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pasangan calon berkaitan dengan tema debat yang dibahas.

Karena debat tidak hanya untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden.

Tetapi juga menurut dia, menguji orisinalitas respon dan pandangan pasangan calon presiden terhadap kondisi faktual, pandangan-pandangan pasangan calon terhadap ruang lingkup tema perdebatan yang tidak bisa dibatasi, maka sudah sewajarnya pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis tidak perlu diberikan kepada pasangan calon presiden.

"Dalam pandangan kami, tema debat itu sendiri sudah merupakan kisi-kisi yang sangat memadai bagi para pasangan calon. Mengapa tidak cukup hanya itu saja, malah dilengkapi dengan penyampaian pertanyaan, itulah yang jadi pertanyaan besar bagi publik dan membuat penasaran yang juga rentan malah menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang tidak konstruktif bagi diskursus pemilu," tegasnya.

Lebih jauh pemilih sebagai pemirsa debat akan kehilangan aspek orisinalitas masing-masing pasangan calon. Apalagi untuk melihat respon natural calon dalam menghadapi peristiwa tidak terduga. Apakah masih mampu bersikap substantif, sistematis, dan tepat sasaran.

Konsep, komitmen, dan keberpihakan atas suatu isu diuji secara apa adanya dalam debat yang spontan. Pemimpin sudah semestinya bisa bekerja di bawah tekanan.

"Maka, manfaat dari pertanyaan yang dirahasiakan dan disampaikan di tempat acara juga bisa melihat daya tahan dan adaptasi calon untuk bekerja di bawah tekanan ataupun situasi dan kondisi yang tak terduga. Ini juga akan memperlihatkan kapasitas kepemimpinan para calon dalam tata kelola pemerintahan kelak," jelasnya.

Halaman
12
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved